REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewacanakan untuk mengubah mekanisme subsidi bagi para petani. Salah satunya, sistem pemberian subsidi ke petani akan diubah, yakni tak lagi dalam bentuk pupuk, melainkan pada harga akhir produk petani.
Sehubungan itu, mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudo Husodo mendukung rencana Presiden, sepanjang itu seutuhnya membenahi sistem subsidi bagi petani miskin.
Apalagi, sebut mantan Menteri Transmigrasi pada era 1993-1998 ini, pupuk bersubsidi acapkali hilang dari peredaran.
"Pupuk bersubsidi setiap kali petani mengolah tanah, pupuk juga hilang," ucap Siswono Yudo Husodo, Ahad (2/8), di Hotel Sultan, pada acara Halal bi Halal Aktivis Bandung 1960-an.
Dia menambahkan, sebenarnya, pupuk bersubsidi menimbulkan keresahan (moral hazard) di tengah publik, khususnya pemerhati pertanian. Sebab, lanjut Siswono, peruntukan pupuk bersubsidi kerap meleset.
"Pupuk yang bersubsidi tapi larinya ada di perkebunan-perkebunan karet, perkebunan sawit, yang harusnya tak disubsidi," jelas dia.
Lantaran itu, dia ingin agar era kepemimpinan Presiden Jokowi mampu membenahi penyimpangan yang selama ini dirasakan dampak buruknya bagi jutaan petani. Khususnya, bila pemerintah serius mewujudkan kedaulatan pangan.
"Saya kira upaya untuk memperbaiki sistem itu (agar) betul-betul langsung sampai di rakyat yang berhak, itu saya hargai," tutup Siswono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
