REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengalokasikan dana Rp 107 Miliar untuk menanggulangi kebakaran lahan dan hutan se-Indonesia. Dana yang diperoleh dari APBN tersebut akan disinergikan dengan dana yang dikantongi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Untuk dana, kita tidak terlalu masalah besarannya, karena ketika siaga bencana, BNPB sudah menyiapkan anggaran yang on call, sudah siap," kata Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar pada Jumat (31/7).

Karenanya, selain mengupayakan pemadaman kebakaran hutan secepat-cepatnya, ia pun akan berfokus pada pencegahan dan monitoring. Pantauan di lapangan mesti intens, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat setempat.

Menyoal anggaran untuk penanggulangan kebakaran hutan, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyebut lembaga tempat ia bekerja menyediakan dana Rp 385 miliar hingga September 2015.

"Kalau setelah September masih ada kebakaran, kita akan menambah anggaran dari dana siap pakai BNPB,” ujar Sutopo. Selain itu, BNPB juga menyiapkan 10 helikopter water bombing dan tiga pesawat untuk operasi hujan buatan yang masik kategori antisipasi melalui teknologi modifikasi cuaca.

Dengan begitu, El-Nino yang diprediksi mengancam potensi karhutla hingga Desember 2015 tak akan berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. BNPB, kata dia, menangani 10 wilayah karhutla. Mulai Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu, kondisi kebakaran hutan dan lahan terparah setiap tahun berada di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika