REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono menggagas tiga skenario mengurai masalah tingginya harga-harga kebutuhan masyarakat untuk membangun infrastruktur di Papua, utamanya di kawasan pegunungan.
Seperti diketahui, sejumlah harga barang kebutuhan pembangunan masih tinggi. Contohnya semen Rp 2 juta per sak di kawasan Pegunungan Tengah Papua menyebabkan lambatnya pelayanan pembangunan untuk masyarakat di pedalaman Papua.
"Skenario pertama yakni mempercepat pelayanan infrastruktur sosial dasar masyarakat," kata Menteri Basuki Rabu (22/7).
Hal tersebut dilakukan dengan mempercepat proyek-proyek infrastruktur PU-Pera berbasis kewilayahan sebagai tulang punggung ekonomi kota-kampung. Infrastruktur yang dibangun akan menjadi simbol hadirnya negara di wilayah pedalaman dan perbatasan di Papua.
Merealisasikan skenario I, kementerian mengalokasikan dana ke Papua dan Papua Barat sekitar Rp 9,5 triliun dari sektor APBN Pusat. Di samping itu dianggarkan pula Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur sebesar Rp 3,9 Triliun. Dana dialokasikan untuk membangun jalan, jembatan, air minum, sanitasi, pengairan dan infrastruktur permukiman.
Selanjutnya, Skenario II yakni membangun infrastruktur wilayah guna mendekatkan sentra-sentra produksi pangan dan kawasan industri berpola hilirisasi. Adapun Skenario III, merumuskan regulasi yang bersifat afirmatif dalam pembangunan infrastruktur di Pulau Papua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
