REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik, e-catalog, dioptimalkan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago mengatakan, saat ini baru sekitar 30 persen barang dan jasa yang sudah masuk dalam e-catalog.

"Kira-kira sekarang baru 30 persen, itu sekitar Rp 300 triliun," kata Andrinof usai menghadap Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (15/7).

Saat menghadap Presiden, Andrinof tak sendiri. Ia datang bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo; Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Robin Asab Suryo; Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Informasi LKPP Sarah Satika; dan Deputi Bidang Pelayanan Hukum dan Sanggah LKPP Ikak Gayuh Patriastomo.

Padahal, menurut Andrinof, potensi barang dan jasa yang bisa dimasukkan dalam e-catalog bisa mencapai Rp 1.000 triliun. Oleh karenanya, presiden meminta agar penggunaan e-catalog dioptimalkan. "Paling tidak mendekati 50 persen," ujarnya.

Ada sejumlah kendala yang membuat sistem e-catalog belum maksimal. Kendala itu, menurut Andrinof, salah satunya karena masalah aturan yang perlu disederhanakan. "Perlu penyederhanaan aturan yang membuat pelaksana bisa melakukan kegiatan, tapi tetap bertanggungjawab," ujar lulusan Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia tersebut.

Selain meminta agar proses pengadaan barang dan jasa dipercepat, Jokowi juga mengingatkan agar barang dan jasa yang dibeli tetap memerhatikan kualitas. "Secara teknis itu bisa dijawab, misalnya dengan e-catalog, yaitu memuat jenis barang, spek barang dan produsennya," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika