Selasa 07 Jul 2015 20:19 WIB

Pemerintah Klaim Sudah Antisipasi Krisis Yunani

Rep: Satria Kartika Yudha/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Yunani gelar referendum setelah gagar bayar utang ke IMF.
Foto: Currencies.co.uk
Yunani gelar referendum setelah gagar bayar utang ke IMF.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara menyebut pemerintah sudah mengantisipasi gejolak ekonomi global, termasuk krisis Yunani. Karena itu, Suahasil yakin dampak krisis Yunani tidak akan terlalu besar terhadap perekonomian Indonesia.

Salah satu hal yang dikhawatirkan dari krisis Yunani adalah tertahannya pemulihan ekonomi Eropa. Hal ini dapat berimbas terhadap kinerja ekspor mengingat Eropa juga salah satu pangsa pasar Indonesia.

"Gonjang-ganjing ini menimbulkan semakin banyak ketidakpastian. Banyak investor menahan diri, kemudian permintaan dari negara lain juga berkurang," kata Suahasil.

Pemerintah, kata Suahasil, sudah memetakan permasalahan tersebut sejak awal. Karena itu, ekspor bukanlah tumpuan utama pertumbuhan ekonomi tahun ini. "Selain pasar luar negeri sedang lemah, harga komoditas juga sedang jatuh," ujarnya.

Agar ekonomi Indonesia tidak terlalu bergantung pada kondisi global, pemerintah menggenjot pertumbuhan melalui investasi dan konsumsi rumah tangga. Konsumsi masyarakat dipertahankan agar tidak merosot dengan menjaga daya beli melalui pengendalian inflasi. Kemudian, ada juga kebijakan penghapusan objek pajak penjualan pajak barang mewah (PPnBM) serta kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sedangkan investasi pemerintah tentu telah terwujud dengan naiknya belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Hanya saja, lambannya penyerapan anggaran membuat kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan tidak maksimal.

"Situasi global memang tidak menentu. Tapi intinya, kami sudah bisa mengantisipasi situasi ini sedari dulu," tutur Suahasil.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement