REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan kebutuhan information technology (IT) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bank DKI cukup tinggi.

"Kebutuhan DKI akan IT nya DKI itu cukup tinggi. Begitu harus semua pake e-card, itu harus bisa direalisasi," kata Heru di Balai Kota Jakarta, Rabu (1/7).

Adapun Heru saat ini ditunjuk sebagai komisaris Bank DKI pada Juni lalu. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memang telah mengganti sejumlah jajaran komisaris dan direktur PT Bank DKI.

"Kalau Pak Gubernur inginnya secepatnya, tapi kan invest IT itu kan mahal, bisa Rp 2 -2,5 triliun, kalau pemikiran saya, kalau mau ngejar itu Rp 2 triliun oke aja," kata Heru.

Selain mengejar kebutuhan IT, Bank DKI Juga akan mengejar target lainnya. Sebab Ahok sapaan akrab Basuki menyesalkan dengan kinerja Bank DKI yang sebelumnya.

Terlebih lagi Non performing loan (NPL) atau Kredit macet Bank DKI sudah melebihi batas normal. Yakni NPL Bank DKI sebesar 5,41 persen, apabila tidak segera diberikan solusi maka akan berdampak bahaya pada Bank DKI.

Untuk itu jajaran pengurus DKI, akan fokus memperbaiki NPL yang bermasalah. "Enam bulan terakhir ini memperbaiki kredit-kredit macet itu supaya dijaga NPLnya tidak tembus naik terus," ujar mantan Wali Kota Jakarta Utara ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika