REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro melantik Heru Pambudi sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru, di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (1/7).
Dalam sambutannya, Menkeu meminta kepada pejabat Eselon I tersebut untuk melanjutkan program kerja yang telah dirintis pendahulunya serta fokus pada beberapa isu, seperti barang impor ilegal dan penegakan hukum cukai palsu yang banyak beredar.
"Hari pertama Pak Heru bisa langsung tancap gas, tidak perlu lagi ada penyesuaian, sudah paham isu karena dari Bea Cukai. Eselon II juga diharapkan memberikan dukungan penuh dalam melaksanakan tugas," katanya.
Heru sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain Heru Pambudi, Menkeu juga melantik Hadiyanto sebagai Sekretaris Jenderal, Sony Loho sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Kiagus Ahmad Badaruddin sebagai Inspektur Jenderal Kemenkeu.
Selanjutnya, Menkeu juga melantik tiga pejabat Eselon I yang dipromosikan, yakni Ken Dwijugiasteadi sebagai Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Suryo Utomo sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak dan Puspita Wulandari sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Kemenkeu.
Penambahan ketiga staf ahli tersebut, ujar Menkeu, untuk membantu mengoptimalkan kerja Direktorat Jenderal Pajak yang mengemban tugas berat mengumpulkan penerimaan.
"Kita mempunyai bentuk baru di Ditjen pajak karena tugas berat target penerimaan pajak tinggi dan sekaligus mengelola 32 ribu pegawai. Penambahan tiga Eselon I diharapkan mengoptimalkan kerja Dirjen Pajak tahun ini dan tahun-tahun berikutnya," jelasnya.
Kepada tiga Eselon I Ditjen Pajak tersebut, Menkeu berpesan untuk fokus pada target penerimaan dan reformasi di Ditjen Pajak karena untuk mencapai target penerimaan tidak akan tercapai tanpa adanya reformasi di direktorat tersebut.
Kemudian kepada tujuh pejabat Eselon I yang dilantik tersebut, Menkeu mengatakan kini mereka memiliki tugas berat dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi sehingga harus mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
