REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowi telah mengaku tidak puas dengan kinerja beberapa kementerian. Hal itu disampaikan Jokowi dalam diskusi bersama para ekonom beberapa waktu lalu.
Salah satu ekonom yang hadir, A Prasetyantoko mengatakan, diskusi tersebut membicarakan situasi terakhir tentang ekonomi. Para ekonom juga diminta memberi review masing-masing. Kemudian Presiden Jokowi menyampaikan apa yang telah dilakukan pemerintah.
Ekonom dari Universitas Atmajaya tersebut mengatakan, Presiden Jokowi tidak secara khusus membahas terkait reshuffle kabinet kerjanya. Namun, menurutnya, Jokowi sudah tahu bahwa ada beberapa yang harus diganti.
"Terasa sekali dari pembicaraan beliau yang tidak puas. Kalau dari nada bicara Pak Presiden berencana mengganti pos beberapa kementerian yang dianggap kurang," jelas Prasetyantoko saat dihubungi Republika, Selasa (30/6).
Prasetyantoko mencontohkan, Presiden Jokowi bercerita tentang kemarahannya di Tanjung Priok yang pada intinya tidak puas dengan kinerja kementerian. Menurutnya, yang dibutuhkan Presiden hari ini adalah kerja cepat. Tapi dengan kasus di Tanjung Priok, kementerian dinilai belum bisa kerja cepat dan belum bisa mengimbangi kinerja Jokowi.
"Yang ideal ya seperti cara berpikir beliau itu, jelas sekali persoalan logistik infrastruktur dan distribusi menjadi kunci dan porosnya maritim. Secara umum dia tidak puas dengan beberapa kementerian yang dianggap belum seirama dengan kerja beliau," imbuhnya.
Terlepas dari persoalan reshuffle, menurutnya kondisi ekonomi Indonesia cukup sulit. Pertama, soal merosotnya kepercayaan para investor terhadap ekonomi Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan melemahnya indeks saham.
Indonesia tidak lagi menjadi tumpuan investor untuk menanamkan portofolionya. Kedua, di sektor riil terjadi pelambatan ekonomi. "Kalau tahun ini pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen, bukti ekonomi kita pada situasi yang sangat sulit, dan dibutuhkan respons yang tidak biasa," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
