REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat memberikan sinyal positif kepada daerah untuk bisa mendapat porsi saham lebih banyak di Blok Mahakam. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menjelaskan, ia telah melakukan dialog dengan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak dan telah membicarakan sejumlah poin terkait pembagian porsi pengelolaan Blok Mahakam antara BUMD dengan PT Pertamina (persero).
Sudirman mengungkapkan, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur menginginkan porsi saham sebesar 19 persen. Angka ini lebih besar dibanding keputusan pemerintah untuk memberikan 10 persen saham Participating Interest (PI) kepada daerah. Keinginan pemda Kaltim ini, jelas Sudirman, bisa dipenuhi dengan langkah komersial. Artinya, Pemda Kaltim bisa melakukan pembicaraan secara business to business dengan Pertamina.
"Sebetulnya yang 10 persen dulu sifatnya semacam alokasi, kalau teman-teman di Kaltim ingin memperoleh saham lebih dari itu secara komersial boleh-boleh saja tentu dengan mekanisme berbeda. Belilah, itu artinya komersial," jelas Sudirman, Ahad (28/6).
Pihak Pemda Kaltim, lanjut Sudirman, telah memahami situasi ini. Sehingga ke depan bila benar Pemda ingin memberikan jatah yang lebih banyak kepada BUMD yang akan kelola Mahakam, maka akan dilakukan langkah bisnis dengan membeli saham Pertamina.
"Dan beliau (Gubernur Kaltim) memahami itu, semalam kita mendiskusikan hal-hal yang selama ini menimbulkan salah pengertian, umpamanya kenapa Pertamina masuk, kenapa Pertamina masih, kenapa swasta tidak boleh, kita paham tujuan dari PI itu kan untuk memberi benefit kepada masyarakat," ujar Sudirman.
Sudirman menambahkan, pada dasarnya kebijakan Participating Interest diberikan kepada daerah agar nilai lebih dan benefit Blok Mahakam bisa dirasakan oleh daerah. Dibanding dengan swasta, alangkah lebih baik apabila negara yang mendapat manfaat dari Blok Mahakam.
"Kalau kemudian benefit yang ambil swasta yang mendanai kan jadi nggak nyampe," lanjutnya.
Sebagai tindak lanjut nantinya, Sudirman akan menyampaikan aspirasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada Presiden Joko Widodo terkait hak kelola di Blok Mahakam.
"Beliau punya catatan, catatannya adalah aspirasi daerah tetap menginginkan 19 persen dan saya mengatakan kami mendengar itu dan akan kami sampaikan kepada Pak Presiden," jelas Sudirman.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Mukmin Faisyal menegaskan hanya akan ada satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan masuk ke dalam pengelolaan Blok Mahakam. Mukmin menyebut, BUMD bernama PT Migas Mandiri Pratama yang akan mendapat hak kelola Blok Mahakam bersama dengan PT Pertamina (persero).
"Pemprov sudah menyiapkan BUMD, dia telah menyiapkan segala sesuatu berkaitan alih kelola. Kita telah menyiapkan permodalan. Hanya satu yang mengurusi migas. Ini sudah bekerja optimal menyiapkan diri sehingga ada modal cukup untuk alih kelola. Cuma satu ya," jelas Mukmin, pekan lalu.
Mukmin menambahkan, BUMD ini telah siap dengan permodalan sehingga tidak akan mengalami kesulitan untuk berinvestasi di Blok Mahakam.
"Tadi saya katakan dalam rangka alih kelola, jatah Kaltim kami siapkan BUMD. BUMD ini telah tujuh tahun berjalan, proses perjuangan kita, dan disertai unntuk mendapatkan permodalan. Permodalan itu kita siapkan dengan baik, tidak melalui APBD," katanya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika