REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Segala upaya pemerintah menstabilkan harga pangan di momen ramadhan dan Idul Fitri dinilai buang-buang waktu, tenaga dan biaya. Pasalnya, upaya seperti operasi pasar dan pengawalan distribusi tidak menyentuh lalu lintas utama dari komoditas pangan yang berlimpah di pasar.

“Untuk memperlihatkan bahwa pemerintah melakukan sesuatu, dari pada tidak ada kerjaan, secara politis itu bisa diterima, tapi kalau ditanya apa itu efektif, saya jawab ini tidak (efektif),” kata Direktur Studi Pertanian Universitas Padjajaran (Unpad) Ronnie S. Natawidjaja dihubungi pada Jumat (26/6).

Tidak efektif, karena langkah tersebut tidak dibarengi dukungan pendataan yang rapi dan akurat. Berdasarkan pantauannya, data pemerintah soal pangan didasarkan pada estimasi dan proyeksi, tapi tidak pernah diverifikasi kebenarannya secara rill di lapangan. “Jadi selalu tebak-tebakan,” tuturnya.

Pembenahan data perlu dibenahi dari mulai informasi jumlah produksi di semua daerah hingga lalu lintas dari komoditas antardaerah, untuk kemudian sampai di pasar induk. Barang pangan dari daerah harus dipastikan sampai dan terkonsentrasi di pasar induk, kemudian direkam datanya. Data itulah yang nantinya menjadi acuan pemerintah untuk menstabilkan harga.

Sementara, operasi pasar guna mengendalikan harga dan stok di pasar hanya mewakili 9-10 persen saja dari barang pangan yang beredar. Harusnya informasi tentang keberadaan jumlah produksi, kebutuhan konsumsi, itu harusnya diperbaiki. Anggaran Bulog pun hanya terbatas sehingga hanya bisa memengaruhi sentiment, tapi tidak bisa memengaruhi harga. “Mereka yang sekarang ditugaskan menangani bawang, cabai, minyak, selain beras, malah jadi serabutan kelihatannya,” tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika