REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara menolak rencana pengucuran bantuan dana Rp 600 miliar dari Kementerian ESDM. Penolakan itu karena hanya digunakan untuk membangun jaringan listrik.

"Waktu ditelepon teman-teman dari Kementerian ESDM bahwa ada dana yang akan diberikan, kami mempertimbangkan untuk tidak menerima, karena hanya buat membangun jaringan tetapi tidak ada pembangkitnya maka itu sama saja dengan membuat tiang jemuran," kata Manejer umum PT (Persero) PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara Ikhsan Asaad di Ambon, Kamis (25/6).

Ia pun meminta diizinkan untuk membeli mesin Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) guna dipasang di pulau-pulau yang penduduknya sedikit. Menurut Ikhsan, kalau anggaran Rp 600 miliar itu sekarang dikucurkan, tentunya tidak bisa serta-merta dipakai karena sudah memasuki akhir bulan Juni.

"untuk proses tendernya saja sudah membutuhkan waktu, kemudian pengadaannya berupa barang impor yang butuh waktu empat sampai lima bulan baru tiba jadi sudah lewat bulan Desember," jelas Ikhsan.

Persoalan kelistrikan ini bukan saja menjadi tanggungjawab PLN, tetapi pemerintah kalau mau membangun juga silahkan.

Yang paling merepotkan nantinya adalah bagaimana memeliharanya, jangan sampai sudah dilakukan investasi membangun tetapi ternyata enam bulan kemudian pembangkitnya sudah rusak lagi.

"Apalagi untuk tenaga surya itu nilai investasinya mahal di mana satu mega watt itu sekitar Rp 30 miliar, jadi sayang sekali kalau sudah dibangun menggunakan uang rakyat tapi ternyata tidak bisa beroperasi secara optimal, misalnya kalau panelnya kotor saja sudah tidak bisa menyerap energi matahari," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika