Rabu 24 Jun 2015 21:29 WIB

PLN Kini Akui Subsidi Listrik tak Tepat Sasaran

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Warga memeriksa meteran listrik rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta.
Foto: Yasin Habibi/ Republika
Warga memeriksa meteran listrik rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT PLN (persero) mengakui adanya indikasi tidak tepatnya penyaluran subsidi listrik kepada masyarakat. Direktur PLN Nicke Widyawati mengungkapkan, golongan masyarakat ekonomi lemah akan berkumpul di golongan rumah tangga berdaya 450 dan 900 vA.

Untuk dua golongan ini, lanjutnya, jumlah pelanggan mencapai 46 juta rumah tangga. Angka ini lebih dari separuh rumah tangga pelanggan sebesar 62 juta rumah tangga. Padahal, jumlah rumah tangga dengan ekonomi lemah angkanya jauh di bawah itu.

"Jadi penyimpangan ini lebih kepada tidak tepatnya sasaran di lapangan. Jumlah rumah tangga miskin dari Kemensos lewat kartu Indonesia pintar dan sehat 15,5 juta rumah tangga," kata Nicke, Rabu (24/6).

Nicke menyebut, kondisi tersebut menjadikan indikasi bahwa penyaluran subsidi listrik tidak tepat sasaran. Itulah mengapa, kata dia, pemerintah berniat mengalihkan subsidi listrik menjadi subsidi langsing melalui kartu.

"Tapi subsidi bukan dihapus ya. Pemerintah berniat mengubah skema subsidi menjadi subsidi langsung ke masyarakat. Pemerintah ada rencana memberikan BLT," ujar Nicke.

Rumah tangga dengan daya 450 vA sendiri berjumlah kurang lebih 22,5 juta rumah tangga. Sisanya, 23,5 juta rumah tangga adalah pelanggan golongan 900 vA.

Mengenai bagaimana mekanisme lebih rinci terkait pengalihan subsidi ini, Nicke menolak menjelaskan lebih jauh. Dia menilai dalam 6 bulan ke depan alan ketahuan bagaimana mekanisme yang tepat untuk mengalihkan subsidi ini.

Nicke juga menambahkan, pengalihan subsidi listrik nantinya, meskipun tidak lagi melalui korporasi, namun akan berdampak baik bagi masyarakat. Dari sisi korporasi, pengalihan subsidi juga akan mendorong PLN untuk bisa melakukan penghematan.

"Karena langsung, gak ada lagi lewat PLN. Ada plus minus sih, tapi akan lebih baik karena tepat sasaran. Kita juga harus kuat secara struktur. Kalau dengan pola subsidi yang cuma dikasih margin 7 persen kan tidak meng-encourage perusahaan untuk melakukan penghematan yang optimal. Kalau diberikan subsidi langsung ke masyarakat, kita dapat challenge melakukan penghematan lebih optimal," lanjutnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement