REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Perusahaan Migas asal Perancis, Total E&P Indonesie, masih belum mau memberikan respon atau sikap atas keputusan pemerintah terkait saham hak kelola sebesar 30 persen di Blok Mahakam. Kepala Hubungan Media Total E&P Indonesie Kristanto Hartadi menyebutkan, pihaknya masih mematangkan keputusan internal sebelum bisa merespon pemerintah secara terbuka.

"Kami belum bisa sampaikan sikap resmi. Ini masih dibahas secara internal, sebelum ke pihak lain," ujarnya singkat, Selasa (23/6).

Mengenai, mekanisme pembagian dengan partner mereka, Inpex Corporation, Kristanto menjawab dengan pernyataan serupa. Dia menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan koordinasi di lingkup Total sebelum bisa membahasnya dengan pihak lain, termasuk Inpex.

"Belum ada dari kami," katanya lagi.

Sementara itu, PT Pertamina (persero) mengaku membutuhkan respon dari Total E&P Indonesie atas hak kelola Blok Mahakam. VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menyebut, jawaban dari Total dibutuhkan untuk menentukan langkah strategis ke depan.  

"Kalau term and contract kan harus duduk ya. Kami belum. Kami maunya duduk. Tapi kalau dari sana (Total) terganggu, Pertamina tidak bisa menunggu terlalu lama," jelas Wianda, Selasa (23/6).

Pertamina, lanjut Wianda, sebetulnya sangat siap mengelola Mahakam secara mandiri apabila Total memutuskan untuk tidak menerima tawaran porsi 30 persen bersama dengan Inpex Corporation. Wianda menyebut bahwa Pertamina masih berusaha menghormati keputusan pemerintah.

"Dari dulu kami siap. Itu Keputusan pemerintah ya harus dijalankan," katanya lagi.

Mengenai nasib karyawan Total yang sebesar 4000 orang, Wianda menjelaskan nantinya Pertamina akan menggunakan mekanisme yang sama ketika Pertamina mengambil alih blok Offshore North West Java dari British Petroleum tahun 2009 lalu.

"Aku mengacu pada 2009. Itu kita ambil dari BP. Mereka dulu 100 persen masuk ke Pertamina. 400 orang," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika