REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia membuka kantor perwakilan (KPw) di Provinsi DKI Jakarta di Jalan Juanda Nomor 28 Jakarta Pusat, Senin (22/6). Pembukaan Kpw dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Dalam sambutannya, Agus mengatakan, pembukaan KPw di provinsi DKI merupakan pengejawantahan Bank Indonesia dalam menyikapi tantangan globalisasi, tantangan regionalisasi, serta tantangan struktural perekonomian domestik ke depan. Bank Indonesia perlu menjangkau ke seluruh pelosok negeri melalui perluasan jaringan kantor Bank Indonesia di daerah.
Perluasan jaringan kantor sejalan dengan upaya BI membangun lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kapabilitas perekonomian daerah melalui akselerasi reformasi struktural.
"Pada akhir 2014 lalu, Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk memprioritaskan pendirian kantor perwakilan BI di Provinsi DKI Jakarta," kata Agus.
Agus menjelaskan, keputusan Dewan Gubernur BI didasarkan pertimbangan Jakarta sebagai pusat kegiatan pemerintah. Selain itu, pusat industri dan jasa keuangan, pusat bisnis, pusat kebudayaan yang berkembang cepat, serta pintu gerbang utama masuknya arus investasi.
Selain itu, Provinsi DKI memiliki kontribusi signifikan dalam pengelolaan inflasi nasional dan produk domestik bruto (PDB). Tingkat inflasi Provinsi DKI mencapai 20 persen terhadap inflasi nasional. Sedangkan kontribusi produk regional domestik bruto (PDRB) Jakarta terhadap nasional mencapai 17 persen.
Oleh sebab itu, upaya untuk melakukan pendalaman analisis, kajian, dan riset terhadap ekonomi Provinsi DKI dinilai mendesak. Melalui KPw Provinsi DKI, Bank Indonesia akan meningkatkan kerjasama pengembangan sektor ekonomi unggulan dan penggalian potensi sumber daya daerah.
Selain itu juga penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pengembangan UMKM, dan percepatan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT).
Dalam sambutannya, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, per akhir tahun seluruh Trans Jakarta menggunakan e-money dan semua transaksi didorong menggunakan non tunai. Dia memaksa Kartu Pintar tidak bisa ditarik tunai.
Ahok berharap BI dilibatkan dalam penyusunan anggaran DKI. Sebab, dia tidak ingin setiap sen yang dibelanjakan tidak memberi efek ekonomi yang maksimal.
"Kami harap dengan adanya kantor perwakilan Bank Indonesia kami ingin punya data siapa yang belanja. Saya kira ini sama dengan BI, bahwa setiap dolar yang dikeluarkan infrastruktur akan berpengaruh terhadap ekonomi," kata Ahok.
Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Bank Indonesia dengan Pemrov DKI mengenai pengembangan ekonomi dan perluasan akses keuangan Provinsi DKI Jakarta.
Kesepakatan tersebut mencakup kegiatan pengembangan industri dan UMKM, pemantauan dan pengendalian inflasi daerah, peningkatan efisiensi layanan pembayaran melalui GNTT, serta perluasan akses keuangan di Provinsi DKI Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika