REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Organisasi BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan, dana aspirasi DPR RI sebesar Rp 11,2 triliun lebih baik digunakan untuk hal yang lebih produktif. Misalnya dipakai untuk memberikan subsidi bunga pelaku usaha Mikro, kecil menengah (UMKM).
Seperti diketahui, ujar dia, usulan dana aspirasi daerah pemilihan yang tengah digodok di DPR sebesar Rp 11,2 triliun terus menuai kontroversi. Nantinya setiap anggota DPR akan mendapat bantuan dana berjumlah Rp 20 miliar.
"Menurut saya dana aspirasi ini jika diberikan kepada DPR malah akan meningkatkan kesenjangan antar daerah. Sebab daerah yang terbanyak kursinya di DPR akan memperoleh dana terbesar," ujar Angga, Sabtu, (20/6).
Lalu, kata dia, bagaimana dengan daerah-daerah yang anggota dewannya cuma sedikit jumlahnya seperti Papua, Maluku, NTT. Ini hanya akan menciptakan kecemburuan antar daerah.
Pulau Jawa yang memiliki 306 kursi DPR diperkirakan akan mendapatkan dana aspirasi sebesar Rp 6,12 triliun. Padahal rencana pembangunan nasional memprioritaskan percepatan pembangunan di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku yang hanya mendapatkan sekitar Rp 5 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika