REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menuding kebijakan kebijakan Menterian Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti soal pelarangan alih muatan berdampak negatif kepada nelayan. Daniel menyebut, kebijakan Susi telah menyebabkan banyak nelayan menjadi pengangguran bahkan pekerja seks komersial.
Bahkan, dia mengungkapkan, kebijakan pelarangan transshipment tersebut membuat 500 kapal nelayan tidak dapat beroperasi. Bahkan ada 700 kapal yang telah dijual.
Namun Susi membantah semua tuduhan. Dia menilai kebijakannya tidak pernah menyebabkan hal tersebut. Susi juga mengaku telah mengonfirmasikan kabar ini dengan Walikota Pekalongan.
"Walikota membantah, tidak ada cerita itu. Akan tetapi saya juga ingin dapat masukan dari bapak-bapak," ujarnya di hadapan beberapa asosiasi nelayan di kantornya, Jakarta, Kamis (18/6).
Karena, Susi menduga, dengan adanya pengetatan peraturan untuk penangkapan ikan. Maka modus Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) akan berubah bentuk dengan membeli kapal-kapal nelayan tradisional.
Dia mencontohkan, kasus yang terjadi di Amerika Selatan. Di sana, transshipment berjalan dengan menggunakan bantuan dari nelayan lokal. "Kalau transhipment jalan, ini persoalan di Amerika Selatan. Itu pencurian ikan dibantu kapal nelayan lokal. Dia dibantu pontang-panting ke tengah laut angkutin di sana," jelasnya.
Susi meminta kepada asosiasi untuk memberikan data kepada pihaknya sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan. Sehingga jika ada kabar simpang siur yang dikeluarkan oleh pihak tidak bertanggungjawab dapat segera di tangani.
"Itu yang di Pekalongan katanya para nelayan jualan togel dan jualan diri. Apa nelayan perempuan apa gimana? Atau sekarang ada nelayan ngondek, atau sekarang apa prostitusi laki-laki sudah ada apa? Negeri ini urusan bener, masalahnya banyak bener," tutupnya sambil tertawa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
