REPUBLIKA.CO.ID, BARRU -- Keinginan pemerintah Sulawesi Selatan untuk mempercepat pembangunan Kereta Api Trans Sulawesi tahap pertama Makassar-Pare-pare mulai menunjukan perkembangan. Lahan yang akan digunakan sebagai jalur trase kereta api mulai dibayar.

Untuk pembayaran tahap pertama ini, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menggelontorkan pagu anggaran mencapai Rp 96 miliar untuk membebaskan lahan sepanjang 30 Km. Namun untuk pembayaran pertama, Pemprov Sulsel baru membayarkan Rp 49 miliar untuk 596 pemilik lahan dari total 899 atau sekitar 60 persen.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, dengan mulai dibebaskannya lahan ini maka pengerjaan trase dapat segera dimulai. Pembayaran ini pun berarti pemerintah daerah dan pusat semakin serius dengan mempercepat program nasional yaitu pengadaan Kereta Api.

"Dan perlu diingat, Kereta Api ini bukan hanya sebatas proyek saja, namun akan menjadi kredibilitas bagi sebuah negara," ujar Syahrul saat menghadiri pembayaran perdana non Tunai penyiapan lahan pembangunan KA lintas Makassar -Parepare di Kecamatan Taneterilau, desa Tellumpanua, Rabu (17/6).

Direktorat Jendral Perkeretaapian,  Kementerian Perhubungan Hermanto Dwi Atmoko menjelaskan, dana yang dibayarkan kali ini baru dana dari APBD. Sedangkan sisa lahan yang akan dibayarakan sepanjang 40 Km akan menggunakan dana dari APBN. Sehingga total trase yang akan digunakan mencapai 70 Km.

Hermanto juga sangat mengapresiasi percepatan ini. Menurut dia, dengan percepatan pembayaran lahan, maka pihaknya berjanji akan melakukan lelang untuk trase secepat mungkin agar Agustus mendatang pengerjaan trase bisa dimulai.

"Sudah masuk tahap pelelangan. Harapannya sebelum lebaran sudah bisa kontrak, dan setelah lebaran kira-kira dua minggu dari lebaran kita mulai untuk kontruksi. Mudah-mudahan Presiden bisa ke sini Agustus nanti," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika