REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan proyek pembangunan Kereta Api (KA) Trans Sulawesi rute Makassar - Pare-pare. Anggaran APBN dan APBD untuk terus melaksanakan proyek ini diberikan sampai akhir 2019.
"Dalam proyek pembangunan Kereta Api Trans Sulawesi rute Makassar - Pare-pare hingga saat ini telah dilakukan pembangunan jalur KA sepanjang 16,1 km dari total jalur KA Makassar - Pare-Pare sejauh 146 km," katanya, Selasa, (20/12).
Ia berharap agar pada awal 2019 paling tidak sudah berhasil dibangun jalur KA sepanjang 30 KM dan langsung bisa beroperasi. "Saya sudah berdiskusi dengan pemerintah daerah agar sesegera mungkin dapat menyelesaikan hingga kilometer tertentu di tahun 2019."
Untuk mempercepat proses pembangunannya, Budi meminta untuk dilakukan re-engineering dan value engineering baik terhadap model konstruksinya maupun terhadap outcome apa yang dirasakan masyarakat dari adanya pembangunan KA tersebut.
"Contoh, adanya rel elevated diatas sungai dalam rencana pembangunannya, itu kan per 1 km nya bisa sekitar 500 miliar. Alangkah bagusnya kita bisa buat rel yang tidak elevated,"kata dia.
Selain itu harus mengkaji dampak ekonomi sosial yang dirasakan masyarakat dari hasil pembagunan ini. "Saya akan menggandeng Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk melakukan kajian-kajian untuk memastikan dampak pembangunan KA tersebut benar-benar dirasakan masyarakat."
Setelah diselesaikannya pembangunan jalur KA sepanjang 30 km yang menggunakan anggaran APBN dan APBD, selanjutnya pemerintah akan membuka peluang bagi swasta nasional atau asing untuk melanjutkan sisa proyek pembangunan KA Makasar - Pare-Pare yaitu sekitar 116 km, dari total 146 km.
"Kalau sekarang ini pakai APBN dan APBD kita pakai untuk investasi. Tapi yang akan datang, bisa digunakan untuk jaminan PSO bagi swasta yang akan investasi, jadi kalau sekarang kita sudah investasi sejauh 30 sampai 40 km, sekitar 100 km-nya itu adalah swasta," ujarnya.
Kedepan, Budi menjelaskan, APBN akan digunakan untuk memberikan stimulus bagi swasta untuk berinvestasi. Caranya yaitu bisa berupa pemberian jaminan PSO dan lain-lain.
"Stimulus itu dilakukan agar menarik swasta baik lokal maupun asing masuk kesini," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
