REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Bidang Koordinator Asosiasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Noke Kiroyan mengatakan pemerintah harus melakukan langkah-langkah kongkrit dalam mengatasi persoalan perlambatan ekonomi saat ini.
Ia menilai pemerintah tidak bisa bertumpu pada rencana jangka panjang dalam mengatasi persoalan yang membelit perekonomian tanah air saat ini.
"Kalau rencana jangka cukup banyak yah, tapi yang mungkin harus segera dilakukan adalah kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mendukung perbaikan," ujarnya kepada Republika di Menara Kadin, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (12/6).
Ia berharap masing-masing kementerian dibawah pemerintahan Jokowi melihat kembali apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali.
Jika mengacu pada proyek-proyek infrastrukur yang sedang dan akan dilakukan pemerintah, ia memperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama. Ia berharap pemerintah mampu memangkas birokrasi dan hal-hal lainnya yang selama ini membeli kalangan pengusaha tanpa menganggu kredibilitas usaha itu sendiri.
Yang terpenting, kata Noke, bagaimana pemerintah mampu mengembalikan kegiatan ekonomi dalam negeri agar bisa tumbuh kembali.
"Kalau hanya tumbuh dibawah lima persen saya kira dampaknya akan sangat berkepanjangan," katanya.
Ia memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua masih berada di kisaran lima persen. Noke berharap, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua jangan sampai turun dibawah lima persen karena untuk membuat kembali bangkit tentu akan memakan waktu yang lama.
"Rencana jangka panjang sudah cukup baik tapi untuk jangka pendek kita menunggu langkah-langkah kongkrit apa yang diambil pemerintah untuk memberikan dorongan lebih baik itu," sambung Noke.
Noke berpandangan perlunya ada keputusan yang lebih komprehensif dalam mengurai permasalahan ekonomin yang terjadi saat ini.
Terkait keinginan para pelaku usaha, Noke mengatakan permasalahan yang dialami para pelaku usaha saat ini masih pada permasalahan klasik seperti sulitnya mengurus kredit.
"Pengusaha masih dihadapi oleh masalah-masalah yang saya kira klasik. Kreidit tidak mudah keluar, tentu kredit harus melalui perhitungan yang baik tapi kita sendiri merasakan mengurus itu tidak mudah," jelasnya.
Sedangkan untuk masalah birokrasi, ia meminta agar pemerintah menyederhanakan aturan-aturan bahkan kalau perlu dihilangkan. Ia menyoroti masih terjadinya tumpang tindih antar pemangku kepentingan dalam hal ini.
Oleh karenanya, ia memuji rencana BKPM yang ingin menyatukan semuanya agar lebih baik, dan ia berharap wacana tersebut segera direalisasikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika