REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro tidak tutup mata dengan melambatnya perekonomian Indonesia. Yang penting, tegas Bambang, pemerintah terus berupaya mencari cara mengatasi perlambatan tersebut.
"Tahun ini memang tahun yang sulit. Kita tidak bisa bilang bahwa kondisi kita baik-baik saja," kata Bambang di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kamis (11/6).
Sejumlah lembaga termasuk World Bank telah memangkas proyeksi pertumbuhan global. Sedangkan ekonomi Indonesia diprediksi hanya tumbuh 4,7 persen.
Lembaga peneliti ekonomi dalam negeri, Indef, bahkan menyebut perekonomian Indonesia sudah lampu kuning. Indikator-indikator ekonomi melemah, salah satunya nilai tukar rupiah yang sekarang berada di kisaran Rp 13.300 per dolar AS.
Menurut Bambang, proyeksi pertumbuhan dari berbagai lembaga itu menjadi tantangan bagi pemerintah. Namun ia mengakui bahwa proyeksi tersebut merupakan gambaran riil atas kondisi ekonomi global saat ini.
Dia menjelaskan bukan hanya Indonesia yang proyeksi pertumbuhannya direvisi. "Amerika juga saya dengar akan dipangkas dari 3 persen ke 2,5 persen," kata dia.
Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menangkal perlambatan ekonomi. Terbaru, Bambang mengeluarkan kebijakan perpajakan dengan mencoret beberapa barang dari daftar barang yang terkena pajak penjualan atas barang mewah (PPbBM). Beberapa barang tersebut yakni aksesoris bermerek seperti tas, jam tangan. Kemudian juga peralatan elektronik seperti televisi dan mesin pendingan ruangan.
Penghapusan PPnBM yang memiliki tarif 40 persen diyakini dapat mendorong tingkat konsumsi masyarakat. Ini penting karena konsumsi masih memiliki kontribusi besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).
"Kalau daya beli masyarakat terjaga, maka tingkat konsumsi bisa mendorong pertumbuhan," kata Bambang.
Selain konsumsi, investasi juga menjadi tumpuan untuk mendorong pertumbuhan. Dia pun meyakini peran investasi bisa menggantikan peran ekspor yang anjlok akibat turunnya harga komoditas.
Investasi pemerintah diwujudkan dengan telah dinaikkannya belanja modal melalui APBN untuk pembangunan infrastruktur. Sementara investasi swasta didorong dengan pelayanan terpadu satu pintu dan insentif pengurangan pajak penghasilan atau tax allowance yang juga telah diterbitkan.
"Percepatan investasi akan ikut membantu pertumbuhan ekonomi," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
