REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Para menteri koordinator kabinet kerja mengajukan anggaran Rp 2,97 triliun untuk RAPBN 2016 kepada Badan Anggaran DPR RI.
Anggaran itu akan digunakan untuk keperluan koordinasi di empat kementerian yakni Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Maritim.
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengajukan anggaran sekitar Rp 354,2 miliar. Angka ini lebih besar dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp 304 triliun. .
Sofyan mengatakan kenaikan anggaran ini diperlukan mengingat semakin tingginya keperluan koordinasi di tengah kondisi ekonomi saat ini. "Kami berharap anggaran dinaikkan setidaknya Rp 50 triliun. Keperluan koordinasi meningkat di tengah kondisi ekonomi saat ini," kata Sofyan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Rabu (10/6).
Sofyan menjelaskan, anggaran itu beberapa diantaranya dialokasikan untuk Deputi Bidang Makro dan Keuangan Rp 12,3 miliar, ESDM, 19,5 miliar, dan pangan serta pertanian Rp 11,4 miliar.
Menteri Koordinator PMK Puan Maharani membutuhkan anggaran Rp 572 miliar. Sekitar Rp 152 miliar dialokasikan untuk anggaran revolusi mental.
Anggaran revolusi mental ini dipertanyakan oleh para anggota DPR. Namun, Puan belum bisa menjelaskan secara detail seperti apa kegiatan revolusi mental yang membutuhkan anggaran ratusan miliar tersebut.
"Sebenarnya kami sudah membuat buku panduan gerakan revolusi mental. Tapi baru akan kami luncurkan dan dibacakan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus," kata Puan.
Dua Menko lainnya yakni Menko Polhukam Tedjo Edhi meminta anggaran Rp 800 miliar. Sementara Menko Maritim Indroyono Soesilo mengajukan anggaran Rp 255 miliar. Indroyono mengatakan anggaran itu beberapa diantaranya akan digunakan untuk keperluan operasi keamanan laut bersama dan penambahan kapal pengawas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika