REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai sumber pembiayaan infrastruktur saat ini masih belum menemui titik terang. Kebutuhan investasi untuk membangun infrastruktur mencapai Rp. 5.519 triliun, sementara sumber pembiayaan yang tersedia masih terbatas dan belum mampu menutupi kebutuhan tersebut.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P Roeslani mengatakan, dalam lima tahun ke depan dana yang tersedia dalam APBN diprediksi hanya Rp. 1.178 triliun. Sementara, ada potensi dana sisa APBN (SLIPA) yang nilainya sekitar Rp. 100 triliun dalam 5 tahun sehingga masih ada celah pembiayaan.
Namun, jumlah tersebut masih belum cukup untuk membangun infrastruktur di Indonesia sehingga harus mencari pembiayaan di luar APBN. "Celah pembiayaan tersebut diharapkan dapat dipenuhi dari kerjasama pemerintah dan swasta, dalam hal ini dibutuhkan peran pemerintah di tingkat pusat maupun daerah untuk menarik minat investasi swasta di sektor infrastruktur," ujar Rosan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6).
Menurut Rosan, saat ini pemerintah cenderung menyerahkan porsi terbesar pembangunan infrastruktur nasional ke pihak asing melalui kerjasama bilateral. Padahal pembiayaan pembangunan yang berasal dari kerja sama bilateral memiliki persyaratan menggunakan barang atau jasa dari negara pemberi pinjaman. Dengan demikian, konsekuensinya adalah konten impor dalam pembangunan nasional akan semakin besar dan deras.
Rosan mengatakan, berdasarkan data Bappenas pada 2010, skema pembiayaan tersebut telah meningkatkan biaya pengadaan mencapai 30 persen. Akibatnya, upaya pemerintah untuk membangun industri penunjang akan sulit terwujud. Untuk menyiasati hal tersebut, pemerintah harus selektif dalam mengajukan dan menerima pembiayaan asing dalam proyek pembangunan.
"Di sisi lain, kita punya sejumlah potensi sumber pendanaan dalam negeri seperti perbankan, industri keuangan non bank, BPJS Kesehatan, bank infrastruktur, dana pensiun, dan pengelolaan dana haji," ujar Rosan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika