REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) menekan Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet menjadi 1 persen. Sebab, saat ini NPL di BPD masih 4 persen atau lebih tinggi dari NPL perbankan nasional yang sebesar 2 persen.
"Ya kan mengelola lebih kecil, masa NPL-nya lebih besar. Logika saya seperti itu," kata Jokowi saat meresmikan Program Transformasi BPD di Istana Negara, Selasa (26/5).
Agar NPL dapat ditekan ke titik terendah, diperlukan manajemen internal yang baik. Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan pemerintah daerah agar tak melakukan bongkar pasang dirut dan direksi BPD tiap kali ganti gubernur. Jokowi menduga, selama ini banyak praktek nepotisme dalam pengisian jabatan di BPD.
"Pemilihan pimpinan-pimpinan BPD itu harus dilakukan lewat tahapan seleksi yang baik. Jangan sampai pimpinan BPD sudah bagus, karena gubernur ganti, dirutnya diganti," ujarnya di hadapan para gubernur, ketua DPRD dan dirut-dirut BPD dari seluruh Indonesia yang hadir dalam acara tersebut.
Agar BPD bisa berfungsi optimal, Jokowi juga meminta agar pemerintah daerah tak ragu memberikan suntikan modal yang besar pada bank daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika