REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Laporan temuan beras sintetis makin meluas. Hingga kini, beras plastik juga dilaporkan ditemukan di sejumlah daerah selain Bekasi termasuk Gunung Kidul dan Kendari, Sulawesi Tenggara. Menanggapi hal ini, pihak Kementerian Perdagangan menegaskan sudah melakukan prosedur pengawasan, bersama dengan Kementerian lain terkait.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Srie Agustina menyatakan, terkait keamanan komoditas pangan yang beredar dalam negeri, pengawasan dilakukan bersama dengan Kementerian Pertanian dan Badan POM.

"Intinya pemerintah itu tadi kan kita bicara ada dua. Pertama adalah bagaimana mengamankan pengamanan barang yaitu pengamatan produk makanan atau food safety. Dan kedua ada food security terkait dengan kedualatan pangan," jelas Srie, Senin (25/5).

Terkait dengan pengawasan komoditas pangan, Srie menjamin prosedur dilakukan bahkan tanpa mencuatnya kasus beras sintetik ini. Dia membantah apabila pengawasan baru ketat saat isu beras sintetik muncul.

"Nah soal food safety pemerintah sebetulnya selalu melakukan bukan karena ada kasus ini, namun kami dalam tim terpadu pengawasan barang dan jasa kemendag dan bersama dengan Kementerian lain selalu lakukan pengawasan barang beredar. Apalagi menjelang puasa dan lebaran," ujar Srie.

Terkait dengan pengaduan, menyatakan pemerintah pasti akan menindaklanjuti, termasuk dengan temuan beras plastik. Hanya saja Srie meminta semua pihak untuk menunggu pengumuman hasil uji lab beras sintetik ini.

"Jadi kalau ada pengaduan sebenarnya pengawasan barang bisa dilakukan oleh 3 unsur. Pertama oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan misalnya, pangan olahan oleh BPOM, pangan segar oleh kementan, kemudian dalam konteks non pangan oleh kemendag," lanjutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika