REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan pemerintah akan mendapatkan jatah konsesi sebesar 2,5 persen dari pengelolaan Pelabuhan Teluk Lamong Surabaya, Jawa Timur. Hal ini ia utarakan saat penandatanganan antara dirinya dengan Direktur Utama PT Pelindo III (Persero) Djarwo Surjanto di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (19/5).
"Penandatanganan konsesi ini sesuai amanah Undang-undang (UU) Pelayaran, jadi jalankan saja lah. Yang penting hasil implementasinya bagaimana. Konsesi ini tarifnya tidak besar, hanya 2,5 persen sama seperti zakat," ujar Jonan.
Jonan menambahkan, konsesi ini menjadi kesepakatan atas pengelolaan Pelindo III di Pelabuhan Teluk Lamong selama 72 tahun ke depan dengan dengan total nilai investasi di tahap I sebesar Rp 3,84 triliun.
"Mudah-mudahan bisnisnya maju. Kita mendoakan 2,5 persen sama kaya bayar zakat," lanjutnya.
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R Mamahit mengatakan dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini, diharapkan dapat mendukung kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan serta mampu meningkatkan efisiensi biaya logistik di Indonesia.
Untuk tarif dasar kontainer di Teluk Lamong sendiri, ia katakan akan disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan yaitu 82 dolar AS/Teus untuk kontainer internasional dan domestik Rp 150.000/Teus.
"Konsesi dihitung dari pendapatan kotor yang tergantung keluar masuknya kapal. Tentunya, konsesi adalah pengusaha memberikan kontribusi kepada pemerintah atas pendapatannya. Mulai penarikannya 11 November 2014. Saat itu diterbitkan Surat izin untuk ujicoba," lanjut Bobby.
Terkait jangka waktu konsesi selama 72 tahun, ia mengatakan hal tersebut sudah dipertimbangkan secara matang, meski pada awalnya Pelindo III mengusulkan jangka waktu konsesi selama 95 tahun. Kata dia, pelabuhan ini rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
