Jumat 15 May 2015 20:08 WIB

Jokowi Buka Kesempatan Total Kelola Blok Mahakam

Rep: Aldian Wahyu Ramadhan/ Red: Ilham
Lapangan Migas Blok Mahakam.
Foto: IST
Lapangan Migas Blok Mahakam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menerima kunjungan petinggi perusahaan induk migas Perancis Total E&P Indonesie, Total SA. Ada dua hal yang disampaikan Total dalam petemuan itu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengatakan, dua hal itu adalah total ingin terus berinvestasi di Indonesia dengan tujuan membangun sektor migas di Indonesia. Kedua, Total ingin bekerjasama dengan Pertamina dalam mengelola Blok Mahakam.

Menurut Sudirman, total sudah mengetahui keinginan Indonesia yang ingin menjadi operator Blok Mahakam. Soalnya, lumbung minyak itu telah dikelola oleh Total hampir 50 tahun. Namun, Total bersikukuh ingin tetap menjadi bagian dari Blok Mahakam, walaupun tidak sebagai operator.

Menurut Sudirman, Jokowi memberikan kesempatan kepada Total. Masalah pembagian saham akan didiskusikan lebih jauh. ''Presiden memberikan waktu sebulan dari sekarang harus ada kesepakatan yang saling menguntungkan yang memberi kesempatan Total untuk terus ada di sini dan Pertamina jadi operator pada waktunya,'' kata dia dalam Konferensi Pers di Istana Negara seusai pertemuan pejabat terkait, Total dan Presiden, Jumat (15/5).

Presiden Jokowi menerima kunjungan petinggi Total di antaranya CEO Total SA, Patrick Pouyanne bersama koleganya. Mereka juga membahas masalah kesiapan Total untuk mengalihkan teknologi kepada Pertamina secara bertahap sampai menjadi operator sepenuhnya.

Blok Mahakam saat ini dikelola perusahaan migas asal Perancis, Total E&P dengan kepemilikan hak partisipasi 50 persen. Sementara, sisanya dikuasai Inpex Corporation asal Jepang. Kontrak kerja sama Mahakam dengan Total akan berakhir pada 2017 setelah berjalan 50 tahun. Kontrak pertama diteken 31 Maret 1967 dengan jangka waktu selama 30 tahun. Pada 31 Maret 1997 diperpanjang lagi selama 20 tahun dan akan berakhir 30 Maret 2017.

Penguasaan kekayaan alam Indonesia oleh asing ini dinilai telah merugikan negara. Pada April lalu, Ketua DPD, Irman Gusman mengatakan blok Mahakam itu harus diserahkan kepada Pertamina sebagai BUMN. Pertamina harus diperlakukan seperti Petronas di Malaysia yang memiliki kapasitas lebih dalam mengelola sumber daya energi.

"Ambil (blok) Mahakam 100 persen, enggak usah nego lagi dengan Total dan Inpex," ujarnya di Hotel Santika Premiere, Jakarta Barat, Senin (13/4).

Irman mengatakan, Pertamina sudah seharusnya diberikan ruang sebesar-besarnya agar mampu berkembang. Ia menambahkan, permasalahan energi yang selama ini terjadi di Indonesia lantaran adanya salah kelola, maka dari itu ia mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat unertaubat' bersama membangun bangsa.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement