REPUBLIKA.CO.ID, TAKALAR -- Untuk mempermudah arus informasi sektor perikanan dan kelautan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan program Jangkau, Sinergi, dan Guideline atau yang disebut Jaring.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan selama ini informasi dunia maritim untuk jasa keuangan masih sangat sulit. "Sehingga minat untuk perbankan membiayai kemaritiman jadi terhambat karena tidak ada info yang lengkap," kata Muliaman dalam sambutannya di Pantai Boddia, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Senin (11/5).
Ia pun berharap dengan adanya informasi ini dapat semakin mendekatkan layanan perbankan di sektor kelautan dan kemaritiman. Sehingga pembiayaan di sektor ini semakin meningkat.
Lebih lanjut, Muliaman mengatakan terdapat sejumlah tantangan dalam mengembangkan sektor usaha perikanan. Seperti kurangnya informasi dalam sektor perikanan, pendapatan para pelaku bisnis dalam sektor perikanan yang tak menentu, serta lokasi perikanan yang jauh dari jaringan bank. "Kualitas SDM di perikanan dan kelautan juga perlu terus didorong," tambah dia.
OJK juga menggandeng delapan bank pelopor pembiayaan pada sektor kelautan dan perikanan yang merupakan Bank Partner Program JARING yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Danamon Indonesia, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), Bank Permata, Bank Bukopin dan BPD Sulselbar.
Selain itu juga terdapat industri keuangan non bank melalui konsorsium perusahaan pembiayaan, asuransi jiwa, asuransi umum dan penjaminan. Total pembiayaan kedelapan bank dan konsorsium pada sektor kelautan periode Desember 2014 yakni Rp 10.8 triliun dengan komitmen pertumbuhan pembiayaan hingga Desember 2015 sebesar Rp 7.2 triliun atau rata-rata pertumbuhan sebesar 66.2 persen.
Dalam acara ini, turut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika