REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tenggat waktu bagi pemerintah untuk menerangi 47 titik di perbatasan semakin menyempit. Hampir 3 bulan lagi, sebelum 17 Agustus 2015 nanti, pemerintah harus bisa menepati janjinya. Masyarakat di perbatasan sudah terlanjur menanti, berharap rumah mereka menjelma terang.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman mengaku optimis target pemerintah untuk menerangi 47 titik terluar ini bisa tercapai. "Start nya kan baru Januari kemarin. Jadi saat ini masih pengadaan-pengadaan. Kita jalan terus lah," ujar Jarman, Ahad (10/5).
Jarman juga mengungkapkan, pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp 1,5 triliun khusus untuk 47 titik terluar ini. Jarman menyebut, pemerintah bersiasat untuk menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) terlebih dahulu untuk memenuhi target sebelum 17 Agustus 2015 nanti. Jarman mengaku, pembangkit dengan bahan bakar solar ini relatif lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan listrik di perbatasan.
Hanya saja, dalam kurun waktu dekat, PLTD yang terpasang harus digantikan dengan instalasi penyakit listrik hybrid lainnya, seperti pembangkit listrik tenaga matahari, angin, atau mikro hidro. PLTD, Jarman menegaskan, hanya untuk tahap awal pemenuhan target sekaligus untuk pembangkit cadangan apabila pembangkit hybrid telah dibangun.
"PLTD kan untuk entering saja. Karena pembangkit lain belum jadi jadi, makanya pakai diesel dulu. Kalau jadi, harus diangkut. Nah untuk tempat remote, PLTD ini untuk back up," ujar Jarman.
Jarman menambahkan, total 47 titik di perbatasan ini akan dipasok listrik 66 MW. Untuk pengadaannya, lanjut Jarman, akan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah. Dia mengaku, untuk proyek perbatasan dan daerah terpencil, swasta tidak akan tertarik karena tidak komersial. Solusinya, pemerintah yang akan mengambil alih dan memberikan subsidi untuk pengadaan instalasi dari rumah ke rumah.
Semantara itu, Wakil Bupati Sanggau, Kalimantan Barat Yohanes Ontot mengungkapkan, salah satu masalah utama yang masih menjadi ganjalan dalam pemenuhan listrik bagi 47 titik di perbatasan adalah masalah infrastruktur. Yohanes menyebut, dalam kurun waktu beberapa bulan sebelum 17 Agustus ini, pemerintah masih harus membangun infrastruktur sebelum memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Entikong dan Sekayam yang berbatasan dengan Malaysia.
"Di perbatasan ini memang jadi masalah sulit karena infrastruktur yang ada sangat terbatas. Nah tentu kalau ada rencana memenuhi listrik, tentu akan sangat bergantung pada infrastuktur dahulu," jelas Yohanes.
Saat ini, lanjut Yohanes, di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia sendiri telah disiapkan 23 unit PLTD dengan kapasitas masing masing di atas 20 kw dan total seluruhnya 28,9 MW.
Kecamatan Entikong sendiri terdiri dari 5 desa dan 34 dusun. Sedangkan Sekayam terdiri dari 10 desa dan 56 dusun. Dari seluruh wilayah Entikong dan Sekayam, baru 91,2 persen rumah tangga yang tersentuh listrik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
