Ahad 10 May 2015 20:20 WIB

Percepat Penyerapan Anggaran, Menteri Basuki: 'Jangan Tunda Lelang'

Rep: Sonia Fitri/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Basuki Hadimuljono (tengah).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Basuki Hadimuljono (tengah).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono optimistis penyerapan anggaran hingga akhir 2015 akan sesuai target. Terlebih sebelas pejabat tingkat eselon I telah resmi dilantik dan nomenklatur pun sudah rampung per 5 Mei 2015.

Dengan adanya pejabat definitif, ia optimis segala keputusan untuk pembangunan yang terencana dapat segera dieksekusi. "Proses lelang sedang dipercepat, para kepala satuan kerja sudah diminta untuk tidak menunda proses lelang," kata dia pekan ini. Terlebih, anggaran proyek infrastruktur sudah dicaikan sejak pertengahan April lalu. Ia menaksir pada Mei 2015 anggaran infrastruktur yang cair berkisar 15 sampai 20 persen.

Terkait kelambatan penyerapan dana infrastruktur, sebelumnya Basuki menyebut itu sebagai hal biasa di awal tahun. Khusus untuk Kementerian PU-Pera, selain karena adanya perubahan nomenklatur, lambatnya oenyerapan juga disebabkan masalah daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Yang mana, karena perubahan nomenklatur dan orang-orangnya di awal tahun, kementerian hanya boleh melakukan belanja rutin.

Sementara, waktu efektif untuk pelaksanaan anggaran tinggal tujuh hingga delapan bulan lagi. Dengan demikian, untuk mengejar ketertinggalan, progres yang harus dicapai setidaknya Rp 14,46 triliun per bulan atau Rp 578,45 miliar per hari. Untuk mengejar target, Kementerian PU-Pera ingin membentuk satuan kerja, menambah alat dan sumber daya manusia (SDM), serta melakukan inovasi yang lebih banyak.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU-Pera Taufik Widjoyono menambahkan, berbagai proyek infrastruktur mulai bergerak per bulan ini. Hingga 5 Mei kemarin, kata dia, tercatat proses lelang paket proyek infrastruktur mencapai  mencapai 80,1 persen atau senilai Rp. 68,4 Triliun paket. Artinya, proyek infrastruktur yang belum dilelang tinggal Rp 17 Triliun alias 19,9 persen.

"Kalau sudah tanda tangan kontrak uang muka sudah bisa diambil, 15-20 persen dari nilai kontrak," kata Taufik. Diterangkannya, alokasi APBN-P Kementerian PU-Pera untuk tahun ini naik sekitar 50 persen dibanding 2014, yakni dari Rp 78,71 triliun menjadi Rp 118,54 triliun. Per tanggal 20 April 2015, progres penyerapan anggaran mencapai 2,41 persen dari rencana target 11,07 persen. Hingga saat ini, lanjut dia, anggaran sudah terserap 4 persen atau Rp 4,8 triliun yang dialokasikan untuk belanja dan perbaikan rutin.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement