REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Executive Vice President Head of Treasury Bank BNI, A Bimo Notowidigdo menyatakan, mengaku masih mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan transaksi lindung nilai (hedging). Menurutnya, bila semakin banyak yang ikut hedging maka transaksi akan semakin nyaman pula.
Ia menjelaskan ada beberapa faktor, beberapa BUMN belum melakukan hedging. "Alasannya kekhawatiran, sebenarnya kekhawatiran ada banyak faktor, tapi yang pasti kesiapan BUMN untuk menjalankannya. Misalnya ada yang belum nyaman dengan SOP-nya, mungkin belum cocok," jelasnya kepada wartawan, beberapa waktu lalu, di Gedung Bank Indonesia.
Bimo mengungkapkan, ia sudah bolak-balik membantu BUMN agar melihat Standar Operating Procedure (SOP) yang ada, lalu memahami hedging lewat diskusi. "Pada akhirnya kan kuncinya di mereka, mau eksekusi atau tidak," tambahnya.
Dirinya mengatakan, dalam transaksi lindung nilai, dimulai dari aspek perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta pemantauan. Hanya saja perencanaan dan persiapan memerlukan waktu paling lama.
"Waktunya tergantung ada yang cepet, ada yang lama, ada yang bisa cuma beberapa bulan, ada yang bisa setahun," katanya. Ia berharap dalam waktu dekat, Pertamina segera turut melaksanakan hedging.
Sebelumnya, PT Garuda Indonesia, dan lainnya sudah menjalankan hedging. Transaksi lindung nilai tersebut mampu melindungi nilai rupiah dari transaksi yang melibatkan valuta asing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
