REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan Rachmat Gobel telah menyiapkan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pasokan, dan stabilitas harga bahan pokok. Langkah ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan masyarakat menjelang puasa dan lebaran.

"Pemerintah akan menggunakan berbagai instrumen peraturan perdagangan semaksimal mungkin, diantaranya penetapan kebijakan perizinan dan pengedalian," ujar Rachmat dalam rilis yang diterima Republika, Senin (4/5).

Rachmat mengatakan, penggunaan instrumen peraturan perdagangan tersebut bertujuan agar ketersediaan pasokan bahan pokok tetap terjamin dan stabilitas harga dapat terjaga. Selain itu, upaya ini sekaligus untuk memastikan pencapaian swasembada pangan seiring dengan penurunan impor bahan pokok yang akan dilakukan secara bertahap.

Melalui Bulog, pemerintah juga telah menyiapkan langkah pengamanan harga pangan terutama beras dan gula mulai di tingkat petani, industri, dan konsumen. Menurut Rachmat, dalam pelaksanaan stabilisasi harga Bulog akan ditugaskan untuk mengoptimalkan penggunaan cadangan pemerintah atau dana komersial dengan mengutamakan sumber pengadaan dari hasil produksi dalam negeri.

"Apabila pasokan produksi dalam negeri dan cadangan pemerintah tidak mencukupi kebutuhan, upaya terakhir adalah melakukan impor," kata Rachmat.

Pokok-pokok kebijakan yang diusulkan untuk mengantisipasi perkembangan tersebut diantaranya, menerbitkan peraturan yang menjabarkan amanah UU Perdagangan dan mengantisipasi terjadinga kelangkaan barang kebutuhan pokok. Dalam peraturan itu, memungkinkan Menteri Perdagangan diberi kewenangan untuk melakukan intervensi pasar, jika ada perkembangan harga dan stok komoditas bahan pokok yang tidak seimbang di pasaran. Sementara itu, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah menugaskan aparatnya yakni BUMN agar saling bersinergi demi hajat hidup orang banyak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika