REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hukum dan Hubungan Antarlembaga Bambang Soesatyo menilai menteri-menteri ekonomi dalam Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak sensitif. Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Ahad (3/5), Bambang menilai tim ekonomi Kabinet Kerja tidak sensitif akan harga kebutuhan pokok masyarakat selepas pencabutan subsidi energi.

Ia mengutip sebuah survei menyebut sekitar 66,6 persen publik tidak puas pada kinerja pemerintah di bidang ekonomi karena melambungnya harga komoditas kebutuhan pokok, gas, listrik, serta naik-turunnya harga bahan bakar minyak.

Anggota Komisi III DPR RI itu menuturkan, para menteri ekonomi di Kabinet Kerja dinilai tidak mampu melakukan penyesuaian ritme kerja mereka, setelah Presiden mengubah kebijakan subsidi energi.

Perubahan mendasar yang dampaknya langsung dirasakan rakyat, menurut dia, yakni membiarkan harga eceran bahan bakar minyak mengikuti mekanisme pasar. Akibatnya, masyarakat merasakan dampak yang signifikan karena kebijakan itu menyentuh harga kebutuhan pokok dan tarif jasa angkutan yang bisa turun naik kapan saja.

"Seharusnya, dalam situasi seperti itu, pemerintah tidak boleh diam saja. Pemerintah sebagai regulator harus hadir di pasar untuk menstimulasi harga dan pasokan agar segala sesuatunya terkendali dan terjangkau oleh rakyat kebanyakan," ujarnya.

Oleh karena itu, politisi Golkar itu menyarankan Pesiden sebaiknya segera membentuk tim ekonomi yang kuat. "Selain fokus pada proyek-proyek besar di bidang infrastruktur, tim ekonomi itu secara konsisten harus peduli isu kebutuhan pokok," tukasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika