REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, industri sawit nasional harus dilindungi oleh pemerintah. Perlindungan diperlukan karena industri tersebut menjadi salah satu kunci kemandirian ekonomi.

"Industri sawit nasional harus berkembang dan harus menjadi lebih baik lagi. Ini menjadi tugas pemerintah," katanya dalam sambutan pada pengukuhan pengurus, dewan pengawas, dan dewan pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Jakarta, Selasa (28/4).

Menurut Luhut, kelapa sawit harus menjadi komoditas unggulan strategis mengingat andil yang besar bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu ia mengaku sejak menjabat Menteri Perdagangan di era Pemerintahan Gus Dur terus mendorong perkembangan kelapa sawit dan industri sawit nasional.

"Kalau ada kementerian yang menghambat perkembangan industri sawit nasional, kita 'buldoser' saja," tegasnya.

Luhut juga minta pengurus GAPKI agar tidak ragu berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya dengan kementerian terkait agar industri sawit terus berkembang dan kesejahteraan petani kelapa sawit terus meningkat.

Sebelumnya Ketua Umum GAPKI yang baru, Joko Supriyono yang juga Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk mengemukakan, salah satu program kerja GAPKI periode 2015-2018 adalah memperkuat kerjasama dengan pemerintah, apalagi Presiden Jokowi mematok target peningkatan ekspor 300 persen hingga tahun 2019.

Menurut Joko, produksi minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya pada akhir 2014 mencapai 31,5 juta ton dan tetap mengukuhkan posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika