REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Didaulat sebagai salah satu kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Dody Budi Waluyo memasukkan program pengendalian inflasi agar rendah dan stabil ke dalam bagian dari empat program prioritas yang disampaikan kepada komisi XI DPR RI dalam uji kelayakan pada Senin (20/4).
"Inflasi akan menggerogoti kesejahteraan masyarakat, karenanya akan dilakukan peningkatan koordinasi antar pemerintah dengan tim pengendalian inflasi nasional dan daerah," kata dia.
Sebanyak 70 persen sumber inflasi, kata dia, disumbang oleh daerah yang salah satunya disebabkan masalah distribusi komoditas. Makanya, peningkatan sinergi menjadi penting dengan menyusun road map pengendalian inflasi di tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota yang lebih terintegrasi, sistematis dan terukur.
Untuk optimalisasi bauran kebijakan BI di bidang moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran serta pengelolaan uang rupiah, ia akan membuatnya menjadi berkualitas, baik dan efektif. Di samping itu, kepada DPR ia juga menyampaikan bahwa mekanisme koordinasi yang telah berjalan saat ini harus ditingkatkan dengan landasan hukum melalui perundang-undangan.
Di antara perbaikan misalnya dengan amandemen RUU Bank Indonesia, RUU Perbankan dan RUU Jaringan Pengaman Sistem Keuangan. "Peningkatan koordinasi antar otoritas keuangan baik yang bersifat makro dan mikro sangat penting supaya kondisi industri keuangan menjadi kuat, efisien dan kompetitif," tuturnya.
Ditanya salah seorang anggota DPR soal penting tidaknya keberadaan OJK dalam berbagi peran dengan BI, Dody menegaskan bahwa keberadaan OJK selama ini masih penting dan masih harus dipertahankan.
"Satu tahun belum membuktikan OJK belum mampu men-deliver fungsi mereka," katanya. Maka, pembagian peran untuk menguatkan keuangan Indonesia dilalukan dengan sistem kerja sama, misalnya dengan join publication atau join research.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
