Kamis 16 Apr 2015 19:31 WIB

JK Tolak Merger Bank BUMN, Ini Alasannya

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Wakil Presiden Jusuf Kalla
Foto: Antara/HO/Humas UMY Hamim Thohari
Wakil Presiden Jusuf Kalla

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai merger (penggabungan) sejumlah bank BUMN tak perlu dilakukan. Menurut dia, jika bank BUMN digabung menjadi satu, maka pelayanan terhadap nasabah di berbagai pulau pun akan sulit dilakukan.

"Tidak. Ini negara besar. Ini 250 juta, pulaunya berapa tidak mungkin dilayani oleh hanya satu bank pemerintah. Ini jangan samakan di Singapura, Malaysia," kata Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Kamis (16/4).

Kalla mengatakan, tiap bank BUMN yang ada sebaiknya berjalan sesuai dengan fokus masing-masing. Ia mencontohkan, bank BRI tetap dapat berjalan dengan mengutamakan pelayanan masyarakat bawah serta korporasi, sedangkan untuk bank Mandiri dapat lebih fokus pada industri dan perdagangan.

"Kalau BTN kan udah jelas dia perumahan. Jadi sudah ada masing-masing arahnya. Kalau di rombak-rombak, dibuka lagi kacau balau nanti dan makan tempo. Itu lebih banyak ongkosnya dari pada operasinya nanti. Kita lupakan saja berpikir begitu," kata Wapres.

Sebelumnya, staf ahli Menteri Keuangan Arif Budimanta mengatakan, merger (penggabungan) bank hanya merupakan salah satu alternatif penguatan permodalan bank agar Indonesia memiliki bank besar. "Itu masih dalam proses wacana. Nanti kita lihat perkembangan ke depan. Alternatifnya kan banyak ini masih dikaji terus-menerus," kata Arif.

Menurutnya, dalam konsolidasi perbankan ada empat hal utama. Pertama, memperbesar modal supaya pemerintah punya sumber-sumber pendanaan yang besar dan cukup untuk membiayai pembangunan. Kemudian yang kedua meningkatkan kompetisi di regional.

Ketiga, penyehatan perbankan. "Keempat yang paling penting adalah melakukan proses kemudahan dalam melakukan proses pengawasan," imbuhnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement