REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) mengaku prihatin dengan kondisi ketahanan energi bangsa Indonesia saat ini. Dia mendesak pemerintah untuk merancang langkah taktis untuk menghindarkan Indonesia dari krisis energi.
Tumiran menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan UU Energi nomor 30 tahun 2007, maka pencapaian ketahanan energi tidak bisa hanya diselesaikan dengan satu sektor saja. Dalam mencapai negara yang mandiri energi, maka pemerintah perlu melakukan diversifikasi energi terhadap semua potensi yang ada.
Berdasarkan catatan Dewan Energi Nasional, pada tahun 2025 nanti kebutuhan energi nasional akan melonjak hingga 400 juta ton setara minyak bumi. Sedangkan menginjak 2050, kebutuhan energi nasional akan semakin melonjak ke angka 1.000 juta ton setara minyak bumi.
"Potensi kita juga. Kita harus mengubah paradigma Indonesia tidak kaya akan satu energi, tapi kaya akan diversifikasi energi," ujar Tumiran.
DEN juga mencatat, cadangan terbukti minyak bumi dalam negeri hanya 3,8 miliar barel. Dengan asumsi produksi saat ini 800 ribu barel per hari, maka cadangan minyak kita akan habis dalam kurun waktu 13 tahun. Tumiran menyebut, salah satu alasan mengapa cadangan juta terus menurun tanpa ada penambahan cadangan ditemukan adalah minimnya eksplorasi. Padahal, untuk eksplorasi membutuhan waktu sedikitnya 5 tahun kegiatan eksplorasi.
"Hal ini belum sinkron dengan kebijakan keuangan juga bagaimana konsep energi terbarukan," katanya.
Belum lagi, lanjut Tumiran, cadangan terbukti untuk gas sebesar 2,6 persen cadangan dunia. Namun hingga 2021 nanti produksi justru akan menurun di saat konsumsi sedang bertambah.
Untuk Geotermal atau panas bumi, cadangan diperkirakan 29,2 giga watt. Namun cadangan terbukti yang telah diteliti dan dilakukan eksplorasi oleh ahli geologi dan geofisika baru 15 giga watt.
"Sedangkan mikro hidro potensinya 75 GW potensi. Tetapi lingkungan kita banyak yang rusak. Asumsi kita paling cuma 35 persen dari 75 GW. Paling cuma bisa 25 GW dimaksimumkan," ujarnya.
Tumiran mendesak agar ada political will dari pemerintahan Jokowi JK untuk bisa membangun dan melakukan diversifikasi energi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika