REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN pertama Indonesia Tanri Abeng mengatakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara harus bebas intervensi politik. Ini penting agar BUMN dapat mengoptimalkan kesempatan untuk berkembang.
"Saya sangat bangga Kementerian BUMN saat ini asetnya sudah mencapai Rp 4.500 triliun, tetapi saya rasa ini belum optimal, masih banyak kesempatan yang dapat dipergunakan, untuk itu Kementerian BUMN harus bebas dari intervensi politik," kata Tanri Abeng pada perayaan ulang tahun ke-17 Kementerian BUMN, di halaman Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/4).
Tanri yang menjabat sebagai Menteri BUMN pada era Presiden Soeharto itu menginginkan Indonesia memilki perundang-undangan yang dapat memisahkan aset BUMN dengan aset negara. Menurut dia, dengan perundang-undangan itu BUMN dapat memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan sekarang.
Pada kesempatan itu, hadir pula mantan menteri BUMN yang lain seperti Sofyan Djalil dan Mustafa Abubakar. Menteri BUMN Kabinet Kerja Rini Soermarno menginginkan acara yang mempertemukan para orang yang pernah menjabat sebagai Menteri BUMN itu dapat sering dilakukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
