REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro komitmen dengan misinya membentuk bank infrastruktur. Ia bahkan menyebut bank infrastruktur ditargetkan bisa terbentuk pada tahun ini.
"Tahun ini lah terealisasi. Saya sih berharapnya di semester satu," kata Bambang saat dijumpai di kantor Bappenas, Kamis (9/4) malam.
Dalam waktu dekat, Bambang akan segera melaporkan progres pembentukan bank infrastruktur kepada Komisi XI DPR RI. Bambang berharap DPR dapat segera menyetujui pemindahan aset PT Pusat Investasi Pemerintah ke PT Sarana Multi Infrastruktur.
Bank infrastruktur ini memang terbentuk dari penyatuan kedua perusahaan tersebut yang nantinya akan bernama Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Indonesia.
Dijelaskan Bambang, bank infrastruktur ini memiliki keistimewaan. Tidak seperti bank umum yang biasanya hanya mau mendanai pembangunan infrastruktur komersial. Bank infrastruktur, kata Bambang, juga akan mendanai pembangunan infrastruktur yang bersifat sosial atau infrastruktur dasar
Infrastruktur dasar misalnya pembangunan jalan di desa-desa dan sanitasi. Pokoknya, infrastruktur yang memang benar-benar untuk memenuhi kelangsungan hidup masyarakat. Bukan infrastruktur untuk mendapatkan imbal balik keuntungan.
"Jadi, bank infrastruktur ini mendanai pembangunan infrastruktur komersial dan non komersial. Bersifat sosial dan ekonomi lah pokoknya," ucap dia.
Pemerintah memang perlu menggali berbagai sumber pembiayaan infrastruktur. Maklum, kebutuhan pendanaan infrastruktur Indonesia berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar Rp 5.519 triliun. Kemampuan APBN pemerintah hanya sekitar Rp 300 triliun. Sedangkan kebutuhan rata-rata per tahun sekitar Rp 1.000 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika