REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mendapatkan informasi tentang suatu wilayah atau daerah, baik politik, sosial dan potensi ekonomi yang ada.
Kerjasama ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara BKPM dan BIN di kantor pusat BKPM Jakarta, Selasa (31/3). Penandatangan dilakukan oleh Kepala BKPM Franky Sibarani dan Kepala BIN Marciano Norman.
Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, informasi tersebut cukup penting bagi lembaganya dalam merumuskan kebijakan terkait investasi di suatu daerah. Sehingga, BKPM dapat menghasilkan usulan kebijakan terkait pengembangan investasi sesuai karakter wilayah setempat.
Franky mengakui, selama ini BKPM kurang mendapat informasi terkait suatu wilayah, yang dibutuhkan untuk pembuatan kebijakan terkait pengembangan investasi di suatu wilayah. Misalnya, tentang investasi yang sesuai dengan karakter wilayah setempat. Sementara, BIN memiliki informasi yang akurat terkait sebuah wilayah.
"Oleh karena itu, kami bekerjasama dengan BIN untuk memperoleh informasi tersebut, sehingga upaya pengembangan investasi yang dilakukan BKPM tepat sasaran,” jelas Franky.
Franky menambahkan, salah satu upaya BKPM untuk mendorong investasi melalui pemetaan potensi investasi masing-masing daerah di Indonesia. Dalam pemetaan tersebut, BKPM berpatokan pada potensi ekonomi serta kondisi sosial politik dan budaya wilayah tersebut. Sehingga, BKPM dapat mendorong rencana dan realisasi investasi di Indonesia.
“Melalui pengembangan potensi investasi yang disesuaikan dengan karakter wilayah setempat, BKPM berharap dapat meningkatkan kualitas investasi yang salah satunya adalah adanya pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya luar Jawa,” imbuh Franky.
BKPM menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 519,5 triliun pada 2015. Jumlah tersebut terdiri dari investasi di Jawa sebesar Rp 282,6 triliun atau 54,4 persen, dan investasi di luar Jawa Rp 236,9 triliun atau 45,6 triliun. BKPM menargetkan proporsi investasi Jawa dan Luar Jawa akan berbalik menjadi 38 persen banding 62 persen pada tahun 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika