REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan ide pembangunan pelabuhan  Cimalaya sudah didahului oleh kajian secara mendalam. Hal ini juga melibatkan lintas sektor yang ada di Indonesia.

Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Kemenhub, Adolf R Tambunan menyatakan tak benar jika ide pembangunan Pelabuhan Cimalaya akan mematikan sektor migas di sana. Dia menyatakan pola pembangunan pelabuhan dekat kilang minyak bukanlah suatu masalah. Dirinya menyebutkan hal itu sudah banyak diterapkan di luar negeri. 

“Contohnya seperti di di Hongkong dan Houston. Di sana lancar lancar saja,” kata dia dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Sabtu (28/3).

Adolf juga menyatakan ide pembangunan Pelabuhan Cimalaya juga sudah melibatkan lintas sektor yang ada di Indonesia. Dia menyebutkan selain kajian dari Japan International Cooperation Agency (JAICA), Bappenas juga turut serta. “Jadi tidak benar hanya JAICA saja yang mendominasi kajian,” ujarnya.

Dia juga menambahkan ide pembangunan Pelabuhan Cimalaya dasar hukumnya juga kuat. Dirinya merujuk pada Peraturan Presiden No 32 Tahun 2011 yang dibuat oleh mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan sudah dikonsep matang dan detail, dia meyakinkan bahwa proyek ini tak akan menggangu aktifitas Pertamina di sana. “Baik pertamina maupun Kemenhub akan mendapat win win solution,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika