REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada angin segar saat Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menargetkan program swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan.
Namun, menurut Wakil Komisi IV DPR, Herman Khaeron mengatakan program swasembada pangan tentu bukanlah hal yang mudah diwujudkan. Terlebih dengan segundang permasalahan yang terjadi di bidang pertanian Indonesia. Semisal semakin terkikisnya lahan sawah akibat alih fungsi lahan dan lain sebagainya.
"Kunci sukses swasembada pangan tidak sepenuhnya ada di Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan," ujarnya dalam diskusi tentang mengenai beras di KAHMI Center, Jalan Turi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (27/3).
Ia menilai, sejumlah petinggi di daerah mulai dari wali kota, bupati, dan gubernur juga memiliki peran penting demi mewujudkan hal ini.
Herman menegaskan, selama tidak ada kebijakan daerah yang menitikberatkan pada sektor pangan maka program swasemdaba akan sulit tercapai. Ia mengharapkan adanya sinergi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dengan daerah terakit pangan.
Selain itu, ada lima hal rekomendasi yang ia berikan kepada pemerintah guna tercapainya swasembada pangan. Pertama, mengembalikan tata niaga pangan ke Bulog dalam mengamankan dan menyalurkan pangan. Kedua, melakukan optimalisasi serta mengembalikan peran dan fungsi BUMN bidang pangan sebagai penyangga kebutuhan pangan nasional sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Ketiga, memberikan jaminan sarana infrastruktur dan sarana produksi seperti pupuk, benih, obat-obatan, alat dan mesin pertanian. Keempat, meningkatkan luas areal tanam yang nyata dan permaen. Selanjutnya, pengembangan riset dan teknologi dalam pertanian juga tidak bisa diabaikan begitu saja.
"Yang terakhir ialah memberikan kemudahan akses permodalan dan pembiayaan usaha tani serta berikan jaminan perlindungan harga jual yang tepatt bagi komoditas produksi petani," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika