REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertumbuhan Ekonomi Indonesia diperkirakan akan naik kembali dalam kurun waktu dua tahun mendatang, apabila pemerintah yang baru dapat mempertahankan momentum reformasi struktural seperti pengurangan pengurangan subsidi bahan bakar. Hal ini diungkapkan dalam laporan terbaru Asian Development Bank (ADB) yang dirilis hari ini, Selasa (25/3).
Deputy Country Director ADB Indonesia Edimon Ginting mengungkapkan, pemerintahan Jokowi dinilai telah memulai reformasi kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi. Namun, di sisi lain, pemerintah diminta untuk lebih gencar lagi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, mengurangi biaya logistik, dan memperkuat proses implementasi anggaran.
"Terdapat sejumlah risiko. Baik internal seperti pendapatan yang lebih rendah, dan eksternal seperti potensi melemahnya pertumbuhan mitra perdagangan utama serta kenaikan suku bunga AS," jelas Edimon dalam paparannya kepada media.
ADB sendiri memproyeksikan pertumbuhan PDB atau pendapatan domestik bruto Indonesia akan mencapai 5,5 % tahun 2015 ini. Sedangkan tahun 2016 mendatang PDB akan mencapai 6,0 %. Perlu diketahui bahwa perekonomian Indonesia tumbuh 5,0 persen pada 2014 lalu.
Edimon menilai, salah satu pendorong utama bagi pertumbuhan yang diharapkan adalah pengurangan subsidi bahan bakar pada November lalu. Hal ini, lanjutnya, sangat memperbaiki kondisi fiskal dan menyebabkan tersedianya sumberdaya yang besar untuk dialokasikan ke hal-hal yang lebih produktif, termasuk infrastruktur fisik dan sosial.
"Penghematan tersebut memungkinkan pemerintah untuk menambah alokasi belanja modal 2015 hingga lebih dari dua kali lipat. Serta menurunkan target defisit fiskal menjadi 1,9 persen dari PDB," ujar Edimon.
Faktor lainnya, lanjut Edimon, adalah rencana menaikkan penerimaan pajak, eksekusi anggaran yang lebih baik, reformasi kebijakan untuk mendorong investasi pihak swasta, pengeluaran rumah tangga yang besar, serta penurunan tajam angka inflasi.
Selain itu Edimon juga menyebut, setelah mengalami perlambatan pertumbuhan selama empat tahun, pelaku ekonomi menunggu apakah pemerintah dapat mempertahankan momentum reformasi tersebut dan mengembangkan sektor manufaktur yang berorientasi pada ekspor.
ADB mencatat, menghidupkan kembali sektor manufaktur adalah salah satu tantangan kebijakan terbesar bagi Indonesia setelah commodity boom memudar.
"Indonesia memerlukan sumber pertumbuhan ekspor baru untuk mengembalikan pertumbuhan PDB di atas 6%," ujar Edimon.
Meski demikian, dia menilai bahwa sektor manufaktur masih terkendala oleh berbagai faktor, antara lain infrastruktur yang semakin tidak memadai, ketidakpastian aturan, dan biaya logistik yang masih tinggi.
Terkait biaya logistik, pemerintah berencana untuk mengatasinya dengan berinvestasi besar-besaran pada infrastruktur pelabuhan dan transportasi, serta memperbaiki iklim investasi dengan layanan perizinan satu atap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
