REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan pemerintah yang mendukung pengalihan dari bahan bakar minyak (BBM) menjadi ke bahan bakar gas (BBG) dinilai masih temui beragam kendala dalam penerapannya di lapangan, terutama karena masih kurangnya infrastruktur.

"Upaya pengalihan BBM ke BBG memang sudah jadi isu nasional dalam beberapa tahun terakhir. Tapi, tak mudah mengaplikasikannya karena berbagai kendala di lapangan," kata Ketua Asosiasi Perusahaan Compressed Natural Gas Indonesia (APCNGI) Robbi Sukardi, Jumat (20/3)

Menurut dia, kendala tersebut khususnya pada masih minimnya infrastruktur seperti stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di berbagai daerah.

Akibatnya, ia berpendapat bahwa Indonesia bisa disebut tertinggal dalam upaya konversi BBM ke BBG dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah produsen gas alam terbesar, sehingga berbagai pihak juga perlu mempertimbangkan pemanfaatan stok energi tersebut.

Sebelumnya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk diberitakan telah mengoperasikan stasiun pengisian bahan bakar gas atau SPBG di Ngagel, Surabaya, Jawa Timur, guna mendukung konversi BBM ke BBG.

"Setelah Jakarta, Bekasi, dan Bogor, kini Perusahaan Gas Negara (PGN) menghadirkan SPBG di Surabaya," kata Sekretaris Perusahaan PGN Heri Yusup di Jakarta, Senin (9/3).

Menurut dia, SPBG Ngagel yang dibangun dengan biaya sendiri mempunyai kapasitas 0,5--1 MMSCFD atau 15.000--30.000 liter setara premium (LSP) per hari.

Pemerintah juga bakal terus mengoptimalkan penyerapan gas yang dihasilkan dari sumber domestik atau dalam negeri, antara lain dengan membangun dan mengembangkan fasilitas terminal penerimaan LNG di sejumlah daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika