REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia menyambut baik paket kebijakan ekonomi pemerintah untuk meredam gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Setidaknya, kata Bahlil, pemerintah telah membuat langkah konkret menyelamatkan rupiah.

Meski begitu, Bahlil menyebut ada yang kurang dari paket kebijakan tersebut. Seharusnya, pemerintah membuat regulasi yang mengatur lalu lintas keluar masuknya dana dari luar negeri.

"Kita terlalu terbuka soal lalu lintas uang. Hari ini masuk, besok bisa keluar," kata Bahlil ketika dihubungi Republika Online, Selasa (17/3).

Padahal, ujar dia, negara-negara lain aturannya sudah ketat. Ada kurun waktu tertentu dana-dana yang masuk agar bisa ditarik keluar lagi. "Di banyak negara lain, dana masuk hari ini baru bisa keluar enam bulan kemudian," ujarnya.

Bahlil meyakini kalau aturan tersebut diperketat bisa menjadi salah satu strategi dalam rangka menguatkan rupiah. Sebab, dana asing tidak mudah keluar begitu saja.

Kendati begitu, Bahlil memuji keputusan pemerintah yang akan memberikan keringanan pajak atau tax allowance berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) sebesar 5 persen bagi perusahaan yang berorientasi ekspor dan yang mau melakukan reinvestasi dari keuntungannya.

"Tax allowance ini sangat bermanfaat. Sebab, fasilitas itu bisa menambah pendapatan karena berkurangnya beban pajak," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika