REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ide Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengubah skema bisnis PT PLN (Persero) menjadi penyedia jaringan dan transmisi kelistrikan dinilai tidak tepat. Usulan tersebut dinilai dapat merusak pasokan energi nasional.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan saat ini tugas PLN menyediakan pasokan listrik di seluruh Indonesia. Dengan usulan tersebut, secara otomatis tugas PLN menyediakan pasokan listrik tidak efektif.
"Itu tidak tepat sebenarnya. Tugas PLN itu kan mengamankan pasokan listrik nasional. Secara umum pasokan listrik kan selalu tersedia dari PLN," jelasnya, Ahad (15/3).
Ia menilai, tugas pengamanan pasokan listrik tersebut tidak bisa diserahkan langsung ke swasta. Pasalnya, swasta dapat seenaknya menaikkan harga jual listrik ke masyarakat.
"Kita tidak bisa menyerahkan pasokan listrik ke swasta dan menyerahkan harga jual listrik ke swasta ditambah regulasi pemerintah sering mandul," katanya.
Fabby menambahkan pihak swasta atau Independence Power Producer (IPP) tidak bisa diandalkan dalam mengamankan pasokan listrik nasional. Alasannya, IPP hanya dapat membangun 30 persen kapasitas nasional pembangkit listrik setiap tahunnya.
"Kalau kedepan itu kebutuhan listrik mencapai 6.000 sampai 7.000 MW per tahun itu swasta tidak bisa penuhi pasokannya karena swasta itu cuma mampu 30 persen dari pembangunan pembangkit listrik. Itu berbahaya mengancam pasokan energi nasional," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengisyaratkan bakal merubah status PT PLN (Persero) saat ini dengan membuka perusahaan listrik swasta asing dan nasional untuk membangun pembangkit listrik di Indonesia.
PT PLN (Persero) saat ini bertugas menjadi badan usaha penyedia ketenagalistrikan dari sisi hulu ke hilir bakal diubah menjadi perusahaan penyedia jaringan distribusi, transmisi dan jasa perawatan infrstruktur listrik.
"Kalau PLN tidak mampu membangun (pembangkit) 10.000 megawatt (MW) akan dikurangi jadi 5.000 MW. Kami sedang mengarahkan PLN untuk menjadi services company saja," ujarnya beberapa waktu lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika