REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana impor mandor asing dengan tujuan percepatan pembangunan dalam negeri harus dilakukan dengan pembicaraan Government to Government (G to G) terlebih dulu. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX Fraksi Golkar Aditiya Nugraha Moha.

Menurutnya, Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia masih memiliki potensi untuk proyek pembangunan. "Kalau hanya untuk mandor, kita punyak banyak," ucapnya kepada Republika, Rabu (12/3).

Tenaga kerja kita, lanjut dia, juga tidak kalah dengan pekerja-pekerja asing dalam soal proyek. Aditiya masih belum bersepakat soal wacana pemerintah ini, baik dalam soal konsep atau metode. Hal ini, kata dia, harus dibicarakan dulu dengan parlemen.

"Kita lihat nanti, karena sekarang parlemen sedang reses," ungkapnya.

Wacana ini harus dibicarakan secara komprehensif dan detail dengan parlemen karena telah menyangkut pemerintahan.

Wacana impor mandor ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Dia berencana 'mengimpor' tenaga ahli pengawas pekerjaan konstruksi milik pemerintah yang nilai proyeknya di atas Rp100 miliar guna menjamin kualitas pembangunan. "Tugas mereka mengawasi pengawas," kata Basuki.

Ikuti Whatsapp Channel Republika