Kamis 12 Mar 2015 17:39 WIB

Wapres: Indonesia Butuh Listrik

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Petugas PT PLN melakukan perbaikan jaringan listrik di Bawen, Kabupaten Semarang, Senin (16/2).
Foto: Antara
Petugas PT PLN melakukan perbaikan jaringan listrik di Bawen, Kabupaten Semarang, Senin (16/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan kebutuhan listrik nasional semakin meningkat tiap tahunnya. Meningkatnya kebutuhan listrik ini seiring dengan pertumbuhan infrastruktur dan pertumbuhan penduduk.

Menurutnya, kurangnya pasokan listrik nasional saat ini disebabkan oleh salahnya perhitungan. JK menerangkan, tiap tahunnya, kebutuhan listrik nasional bertambah 15 persen. Jumlah ini sudah ditambah dengan penyusutan listrik yang mencapai tiga persen serta meningkatnya pertumbuhan pendudukan hingga 1,5 persen.

"Kalau pertumbuhan kita katakan 6 persen, maka listrik butuh kapasitas 9 persen kebutuhannya terus-menerus, ditambah penyusutan listrik kira-kira setiap 30 tahun musti diganti. Penyusutannya 3 persen. Penduduk bertambah 1,5 persen. Jadi semua akhirnya dihitung maka pertumbuhan listrik pertambahannya pertahun itu 15 persen daripada yang ada," terang JK di kantor pusat PLN, Jakarta, Kamis (12/3).

Oleh karena itu, dalam tiga tahun, pemerintah harus menambah kapasitas listrik sebesar 10 ribu MW. Selain itu, cadangan listrik nasional pun disebutnya masih sangat kurang, yakni hanya 10 persen.

Menurut JK, seharusnya cadangan listrik nasional yang dimiliki paling sedikit sebesar 30 persen. Cadangan listrik ini sangat penting untuk menghindari adanya pemadaman listrik. Ia pun mencontohkan tingginya cadangan listrik yang dimiliki oleh negara tetangga, yakni Singapura yang mencapai hingga 100 persen.

JK mengatakan, dalam 10 tahun, pemerintah harus dapat membangun 54 ribu MW listrik. Untuk merealisasikan pembangunan listrik ini, kata dia, pemerintah perlu melibatkan pihak swasta. "Pasti PLN tidak mampu, baik secara teknis juga pasti tidak mampu dan secara finansial tidak mampu. Karena itulah memang haruslah swasta ikut serta," jelas Kalla.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement