REPUBLIKA.CO.ID, LHOKSEUMAWE -- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memutuskan pengelola Blok Mahakam, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur diberikan kepada PT Pertamina (Persero). Namun, Menteri ESDM, Sudirman Said memberikan isyarat bahwa Pertamina bisa menggandeng operator sebelumnya, yakni Total E&P Indonesie.
Sudirman mengatakan, bahwa semua pihak membutuhkan kejelasan dan pemerintah sudah mengambil keputusan yang jelas. Bahwa arahnya akan diberikan kepada Pertamina. "Tetapi untuk berapa porsinya untuk tetap melakukan negosiasi dengan Total, yang jelas kita meminta Pertamina menjadi mayoritas," katanya, di Lhokseumawe, Aceh, Senin (9/3).
Sudirman mengatakan, akan mengundang Pertamina dan Total E&P Indonesie untuk membahas mengenai porsi saham. "Kami percaya pada logika bisnis. Nanti keduanya kita undang untuk membahas ini, agar ketemu jalan tengah," jelasnya.
Sudirman berharap, masa transisi bisa dilakukan secara cepat agar rencana eksplorasi tidak akan terhambat. "Saya kasih waktu sekitar dua tingga minggu untuk menyelesaikan seluruh hal ini," harapnya.
Pertamina bisa segera masuk ke Blok Mahakam sebelum tahun 2017, agar transisinya bisa berjalan baik. "Nanti begitu mereka udah agrement bisa langsung masuk. Tinggal nanti porsi presentase tersebut silahkan dibicarakan," pungkasnya.
Selain itu, untuk Pemerintah Daerah (Pemda) direncanakan mendapatkan participating interest (PI) sebanyak 10 persen. "Saya lagi mikir dengan teman-teman di ESDM, apakah PI itu berupa saham. Namun, kemudian resikonya saham tersebut digadaikan. Lalu Pemda tidak dapat apa-apa," pikirnya.
Kementerian ESDM memiliki opsi untuk PI 10 persen tersebut berbentuk bagi hasil saja, karena menurut Menteri Sudirman, hal tersebut lebih praktis. "Tapi saratnya harus memberikan uang. Saya bilang ke Pertamina, dari pada nanti digadaikan ke swasta lebih baik pertamina yang suport mereka, karena yang suport operator jadi lebih terjamin keamanannya," jelasnya.
Suport tersebut, kata Sudirman, Pemda bisa memberikan carry terlebih dahulu kepada Pertamina dengan opsi deviden yang kecil. "Tapi kita tetap meyakinkan Pemda harus dilibatkan," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
