REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengatakan bahwa kelangkaan beras bukan merupakan kesalahan Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Bulog tidak bisa disalahkan dalam kasus ini. Kelangkaan beras ini murni akibat keterlambatan, mengingat stoknya sudah ditarik sejak pertengahan tahun lalu," kata Arif, di Jakarta, Selasa (3/3). Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB itu menjelaskan, kondisi tersebut terjadi akibat lambat proses pengesahan Surat Permohonan Alokasi (SPA) Raskin dari sejumlah pemerintah daerah.

Arif melanjutkan, pemda enggan mengeluarkan SPA akibat adanya wacana perubahan Raskin dengan e-money dan verifikasi ulang Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM). "Seharusnya tidak perlu menunggu SPA. Cukup sambil dilakukan verifikasi ulang, penyaluran beras juga dijalankan. Pemda juga serba takut mengeluarkan SPA itu," ujar Arif lagi.

Sebelumnya, Bulog menyampaikan keterlambatan dalam penyaluran beras beberapa bulan terakhir disebabkan adanya verifikasi Surat Permintaan Alokasi yang belum selesai dilakukan oleh sejumlah pemda. "Bulog bisa membagikan beras sehari setelah diberikan perintah, tapi ada keterlambatan SPA oleh sejumlah pemda. Semestinya SPA kita terima setiap awal bulan," kata Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Leli Pritasari Subekti, Senin (2/3).

Akibat dari keterlambatan tersebut, katanya, Bulog belum bisa menyalurkan 300.000 ton beras untuk memenuhi kebutuhan di pasar nasional dalam satu hari. "Jika Bulog mengeluarkan beras dari gudang tanpa ada SPA khusus Raskin dan perintah dari Menteri Perdagangan, justru kami yang salah. Karena semua harus berdasarkan perhitungan kebutuhan," kata Leli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika