REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta agar menggunakan pola distribusi tertutup khusus untuk elpiji 3 kg. Hal ini untuk membatasi agar elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah tepat sasaran. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Wira Yudha  mengungkapkan, selama ini pola distribusi terbuka yang digunakan oleh Pertamina masih memberikan celah bagi kalangan ekonomi atas untuk memperoleh elpiji 3 kg.

"Sehingga kalau ada kebocoran tidak akan meledak dibanding dengan dengan pola terbuka. Kalau saat ini sama aja membengkakkan subsidi elpiji. Karena orang malah pakai 3 kilo," jelas Satya, Ahad (1/3).

Pernyataan Satya menyusul kenaikan harga elpiji 12 kg sebesar Rp5 ribu. Kenaikan harga ini dia prediksi akan menciptakan migrasi besar besaran konsumen dari elpiji 12 kg menuju 3 kg. Dengan begitu, ditakutkan akan timbul kelangkaan 3 kg di pasaran.

"Nah kalau banyak migrasi kan otomatis itu berkurang. 3 kilo yang harusnya dinikmati oleh kalangan bawah malah kurang. Jadi 12 kilo stoknya banyak tapi yang 3 kilo berkurang," ujarnya.

Untuk itu, pola distribusi tertutup ini dinilai menjadi solusi agar penyaluran subsidi bisa tepat sasaran dan menghindari adanya kelangkaan.

"Pupuk juga begitu. Ada pupuk yang disubsidi ada yang tidak. Hanya kebetulan pendistribusian pupuk lebih tertutup. Tidak seperti elpiji. Karena kalau elpiji semua orang masih bisa akses," lanjutnya.

Selain penggunaan distribusi tertutup, pemerintah juga diminta untuk gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat paham bahwa kenaikan harga bisa bersifat sementara. 

Sementara itu, pemerintah menyatakan sedang mengkaji penggunaan pola distribusi tertutup ke depannya. Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmadja mengatakan, saat ini teknis distribusi tertutup masih dalam bentuk pilot project. "Pola distribusi tertutup lagi persiapan. Dalam bentuk pilot project. Dalam lesson learn. Hasilnya disempurnakan baru diterapkan seluruh wilayah ke depan. Kalau distribusi, elpiji ini tertutup. Ke depannya gitu," ujar Wira.

Ikuti Whatsapp Channel Republika